Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut permasalahan harga masker, hand sanitizer, dan obat-obatan menempati posisi kedua tertinggi yang dikeluhkan masyarakat. Laporan tersebut terjadi sejak Februari hingga Juli 2020.
"Pengaduan harga masker, hand sanitizer, dan obat-obatan sebanyak 33,3%," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi virtual, Senin (10/8).
Tulus menambahkan, semenjak pandemi covid-19, terjadi lonjakan harga yang signifikan terhadap produk kesehatan. Sehingga menimbulkan kelangkaan pada masker, hand sanitizer, dan obat-obatan.
Baca juga: Teliti Covid-19, RSPAD Dapat Rekor Muri
Selain itu, YLKI juga menerima 2,7% aduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Terutama menyangkut BPJS Kesehatan hingga masyarakat yang ditolak di rumah sakit.
"Inilah yang harus kita perhatikan, terkhusus pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan. Ini menyangkut masalah kesehatan di masa pandemi (covid-19)," tuturnya.
Ia menambahkan, keadaan tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya obat-obat tradisional yang diklaim mampu mengatasi virus covid-19. Produk-produk itu bermunculan di lini media sosial.
"Belum ada obat atau vaksin untuk covid-19 sehingga masyarakat mencari jalan keluar sendiri-sendiri," pungkasnya. (OL-1)
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritik keras usulan untuk menghadirkan gerbong kereta api khusus merokok. Menurutnya, usulan gerbong merokok itu ngawur.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi usulan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok
PPATK mesti selektif dalam memblokir rekening agar tidak mempersulit konsumen.
YLKI mendukung penuh langkah pemerintah untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh di seluruh rantai distribusi beras.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat di tahun 2024, terdapat setidaknya 144 pengaduan konsumen terhadap e-commerce.
(YLKI) mendorong agar Pemprov DKI segera mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved