Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
MAJELIS Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah menegaskan tetap memilih mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Muhammadiyah tetap mundur, “ tandas Kasiyarno, Ketua Majelis Dikdasmen Bidang Kerja sama PP Muhammadiyah kepada Media Indonesia, kemarin.
Ia menegaskan hal tersebut terkait kesediaan Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengevaluasi POP pascamundurnya Muhammadiyah, LP Maarif NU, dan PGRI. Kasiyarno tidak menjawab apakah Kemendikbud telah melakukan komunikasi kembali dengan Muhammadiyah.
Sikap itu juga sejalan dengan pernyataan Kepala LP Maarif NU KH Arifin Junaidi pada konferensi daring, Sabtu (25/7). Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah mempertanyakan kredibilitas organisasi penggerak yang lolos dalam proses verifi kasi. “Ternyata ada program yang kami nilai tidak andal dan kurang diperlukan
lolos dalam proses verifikasi tersebut,” jelas Kasiyarno pada Rabu (22/7). (Bay/H-3)
Hal ini tentu jelas-jelas sangat melukai hati rakyat dan warga bangsa di negeri ini.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyambut baik wacana Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) untuk diubah menjadi kementerian revisi UU Haji yang tengah dibahas di DPR.
Sikap antikorupsi harus ditunjukkan melalui perilaku sehari-hari, terlebih di tengah kondisi rakyat yang sulit mencari pekerjaan.
AGENDA transformasi pendidikan nasional kembali digaungkan sebagai langkah strategis untuk membenahi mutu pendidikan dasar dan menengah di Tanah Air.
Muhammadiyah menilai hal tersebut sebagai komitmen yang besar dari pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
MENYONGSONG satu abad kemerdekaan Indonesia, kedaulatan pangan menjadi agenda prioritas yang wajib dimenangkan.
Tantangan terberat dalam implementasi POP di tahun 2021, menurut Praptono adalah keterbatasan pelaksanaan tatap muka.
FSGI: 777 guru responden mendapatkan data hampir 80% responden menilai 'baik' terhadap Kinerja Mas Menteri.
telah melakukan upaya konkret bagi pendidikan Indonesia sebelum bangsa ini lahir,
KPK sejatinya memberikan perhatian terhadap program bagian dari Merdeka Belajar itu. Lembaga Antirasuah akan mengawal pelaksanaan program tersebut.
ADA mainan baru bagi para praktisi dan pemerhati pendidikan Adi Indonesia. Namanya ialah Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kemendikbud.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved