Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Pendidikan Dasar dan Menengah ( Dikdasmen) PP Muhammadiyah menegaskan tetap memilih mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Alasannya karena prinsip transparansi yang diabaikan.
"Ya...Muhammadiyah tetap mundur," tegas Kasiyarno, Ketua Majelis Dikdasmen bidang Kerjasama PP Muhammadiyah menjawab singkat mediaindonesia.com, Minggu sore (26/7).
Ia menegaskan hal tersebut terkait kesedian Mendikbud Nadiem Makarim untuk mengevaluasi POP pasca mundurnya Muhammadiyah, LP Maarif NU dan PGRI yang memilih mundur dari POP tersebut.
Sikap kukuh mundur dari POP ini juga sejalan dengan pernyataan Kepala LP Maarif NU KH Arifin Junaidi, pada konfrensi daring Sabtu (25/7).
Kasiyarno tidak menjawab apakah Kemendikbud telah melakukan komunikasi kembali dengan Muhammadiyah.
Seperti diberitakan sebelumnya, Majelis Dikdasmen Muhammadiyah mempertanyakan kredibilitas organisasi penggerak yang lolos dalam proses verifikasi. Sebab dari 183 proposal yang lolos verifikasi, ternyata terdapat sejumlah organisasi yang programnya dinilai kurang handal dan bukan program yang diperlukan.
“Ternyata ada program yang kami nilai tidak handal dan kurang diperlukan, lolos dalam proses verifikasi tersebut, ada beberapa. Program tersebut lebih mirip paper saja. Padahal syaratnya kan program sudah 3 tahun dilaksanakan,” kata Kasiyarno, pada keterangan persnya, Rabu (22/7).
Muhammadiyah juga menerima informasi dari daerah terkait banyaknya organisasi yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, ternyata lolos POP. Organisasi tersebut tidak memiliki kantor yang jelas, tidak memiliki staf, tidak ada bukti laporan keuangan dan tidak memiliki badan hukum. Dengan kenyataan tersebut, Muhammadiyah mempertanyakan apakah mungkin organisasi penggerak yang terpilih itu dapat melaksanakan program yang cakupannya besar dan bersifat nasional.
“Ada organisasi besar, CSR perusahaan, ada juga lembaga yang dipilih karena kedekatan dengan pejabat di dalam, kita pertanyakan apakah proses ini transparan, bisa dipercaya,” tandas Kasiyarno seraya mengingatkan Muhammadiyah khawatir program yang bagus dengan anggaran yang besar seperti sekarang ini, dikerjakan oleh orang yang tidak kompeten.
“Jika kita serius, lalu ada organisasi yang tidak kompeten, tidak serius, ikut juga dalam program ini. Pasti masyarakat akan menilai hasilnya secara keseluruhan. Muhammadiyah tidak mau ikutan menjadi sorotan masyarakat jika nanti hasilnya tidak sesuai harapan,” tukasnya..
Kendati keluar dari program organisasi penggerak, Muhammadiyah akan tetap melakukan kegiatan yang sama tanpa harus menggunakan dana dari pemerintah.
Baca Juga: Usai Mundur dari POP, LP Ma'arif NU Dihubungi Menteri Nadiem
Seperti diketahui,pemberitahuan hasil evaluasi proposal POP dikirimkan oleh Kemendikbud per 17 Juli 2020. Dalam surat bernomor 231/B.B2/GT/2020 disebutkan sebanyak 324 proposal dari 260 ormas yang dinyatakan lolos evaluasi administrasi kemudian dilanjutkan ke proses evaluasi tehnis substantive. Setelah dilakukan evaluasi teknis, dari 324 proposal sebanyak 231 proposal yang diajukan 188 ormas dinyatakan lolos evaluasi teknis substantive untuk dilanjutkan ke proses verifikasi. Dari 231 proposal yang diverifikasi, sejumlah 183 proposal dari 156 ormas dinyatakan lolos verifikasi. (OL-13)
Amsal, yang merupakan kader jebolan Aceh, kini memikul mandat penuh untuk membawa gerbong besar PII menuju transformasi global.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
KETUA Umum Korps HMI-Wati (Kohati) PB HMI, Sri Meisista, menyoroti isu kesetaraan gender dalam organisasi hijau-hitam tersebut.
Hasil diskusi menyebut pentingnya langkah-langkah konkret untuk menutup kesenjangan dalam pengelolaan risiko.
PERCEPATAN transformasi digital dibutuhkan untuk memajukan berbagai bidang, termasuk dalam memajukan dan memperkuat jejaring organisasi.
Kehadiran AIIR menjadi tonggak penting dalam dunia pasar modal Indonesia.
Abdul Mu’ti menukil buku Tom Nichols Matinya Kepakaran (The Death Of Expertise) yang menggambarkan ilmuwan itu semakin tersaingi oleh berbagai teknologi.
Bencana yang terjadi dengan demikian bukan sarana memecah belah umat, apalagi provokasi gerakan-gerakan antikeindonesiaan.
Jamaah An-Nadzir di Gowa, Sulawesi Selatan, menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sama dengan Muhammadiyah.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Muhammadiyah mendukung penuh tanpa ragu.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat menyikapi perbedaan awal Ramadan dengan bijak serta menjadikan puasa sebagai perekat sosial dan penguat akhlak.
UMAT Islam di berbagai belahan dunia bersiap menyambut puasa Ramadan 1447 H.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved