DPR: Kebijakan New Normal Justru Memicu Naiknya Kasus Covid-19

PEMERINTAH diminta melakukan evaluasi terhadap seluruh institusi negara terkait seluruh kebijakan yang telah diambil dalam penanganan covid-19.

Anggota MPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menilai kasus positif yang semakin meningkat tidak bisa dibiarkan terus bertambah. Harus ada upaya konkrit yang bisa dilakukan untuk menghentikan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia.

“Kalau masih pakai pendekatan lama dan yang ada saat ini, saya khawatir penyebaran virus tidak bisa dihentikan. Harus ada langkah-langkah progresif yang dilakukan," tutur Saleh di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/7).

Menurut Saleh pemerintah perlu memberdayakan semua potensi yang ada. Selain para dokter dan tenaga kesehatan, pemerintah harus memberdayakan para ahli virus baik dari perguruan tinggi maupun dari berbagai lembaga riset dan penelitian yang ada. Semua pendapat dan masukan harus didengar.

"Selanjutnya, masukan itu diramu sedemikian rupa untuk merumuskan langkah dan strategi baru dalam melawan covid-19," ungkapnya.

Saleh mengkritik, program new normal atau adaptasi dengan kebiasaan baru yang diterapkan pemerintah sebagai kebijakan yang tidak efektif. Kebijakan new normal justru disalahartikan oleh orang-orang yang merasa aman dengan situasi yang ada.

"Akibatnya, banyak anggota masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Bahkan, banyak juga yang sudah kembali menjalani hari-harinya sebagaimana sebelum covid-19 ada di Indonesia," paparnya.

Selain itu, saya juga mendesak pemerintah untuk memperhatikan tenaga-tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien covid-19. Pasalnya, banyak di antara mereka yang positif corona.

“Perhatian pada tenaga kesehatan ini penting. Insentif yang dijanjikan pemerintah harus segera dibagikan. Jangan sampai alasan pendataan, insentif terlambat dibagikan kepada mereka. Sebelum mereka melindungi pasien, kita harus memastikan keselamatan mereka," ujar Saleh. (OL-4)