Temui Mensos, Gubernur Kaltara Sebut Penyaluran Bansos Lancar

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie bertemu Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Kantor Kemensos, Senin (6/7). Keduanya bertemu dalam agenda dinas serta mendiskusikan program penyaluran bantuan sosial penanggulangan pandemi covid-19 di wilayah Provinsi Kaltara.

Dalam pertemuan itu, Irianto menyampaikan bahwa penyaluran bansos di Kaltara relatif lancar. Permasalahan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bansos juga dikatakan dapat berjalan dengan baik.

Sehingga, kata Irianto, kemungkinan terjadinya tumpang tindih atau duplikasi penerima bansos dapat dihindari atau dikurangi sekecil mungkin.

"Alhamdulillah, penyaluran bantuan sosial di Kaltara, baik dari Kemensos dan Kemendes maupun dari Pemprov dan Pemkab, relatif tidak terdapat permasalahan krusial yang prinsip," kata Irianto seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (8/7).

Dia menjelaskan upaya Pemprov Kaltara dalam penyaluran bansos dengan menugaskan Tim ASN Pemprov Kaltara ke seluruh lokasi dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi yang makin solid dan efektif.

Baca juga: Anak di Wilayah Bencana Rentan Eksploitasi dan Trafficking

"Baik untuk monitoring maupun penyerahan bansos itu sendiri kepada yang berhak menerimanya," jelasnya.

Selain itu, Irianto memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai tata kelola keuangan yang telah diatur UU.

"Koordinasi dan komunikasi dengan pengawas (BPKP) dan Aparat Penegak Hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dapat dibangun dengan mekanisme yang saling menghargai tugas dan fungsi masing-masing," jelasnya.

Provinsi Kaltara menerima kuota 12.888 keluarga penerima manfaat (KPM) bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I dengan nilai sebesar Rp11.428.300.000.

Selain dari Kemensos, Pemprov Kaltara juga menggulirkan bantuan serupa dengan indeks Rp200 ribu per rumah tangga. Bulan Juli ini direncanakan penyaluran tahap ke-4.

"Saya juga berterima kasih kepada Pak Menteri atas kuota bantuan sosial tunai (BST) sebanyak 27.000 KPM dari 9 juta KPM program ini di seluruh Tanah Air," kata Irianto.

Dalam diskusi tersebut, Mensos juga menjanjikan akan membangun fasilitas infrastruktur Pusat Pengembangan Program Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Sosial di wilayah perbatasan, di Kabupaten Nunukan.

"Beliau (Mensos) meminta dukungan Pemprov Kaltara dan Pemkab Nunukan dapat menyediakan lahan paling tidak seluas satu hektar. Jika lahannya sudah tersedia, maka pembangunan fasilitas infrastruktur tersebut dapat dianggarkan pada APBN 2021," katanya.

Sebagai Gubernur Kaltara, lanjutnya, Irianto akan berusaha maksimal mendukung program ini dapat diwujudkan melalui kolaborasi dengan Pemkab Nunukan.

Karena sangat besar manfaatnya bagi upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kaltara, khususnya masyarakat kita yang berada di kawasan perbatasan," pungkasnya.