Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENTERI Sosial (Mensos) Juliari P Batubara bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, didampingi Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) Edi Suharto meninjau pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (5/7).
Menteri Sosial dan rombongan yang disambut Bupati Bandung, Dadang M Naser, meninjau pelayanan yang ada di Puskesos Sekarwangi. Salah satu yang dilakukan di Puskesos tersebut adalah pendataan warga yang tidak mampu. Data akan diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang, kemudian akan masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Mensos Juliari sangat antusias berinteraksi dengan petugas front office dan back office saat melihat mekanisme pendataan keluhan yang sudah ada di Puskesos Sekarwangi.
Selain itu, Mensos juga mengecek aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) dan bertanya kepada petugas di Puskesos tersebut tentang DTKS.
"Ada berapa data DTKS-nya ?,"tanya Mensos kepada petugas Puskesos. "Ada 544 Pak, yang sudah dapat program BPNT sebanyak 196," jawab seorang petugas Puskesos
"Di sini keluhan masyarakat memang banyak dari segi kesehatan. Warga rentan yang ingin memeriksakan diri ke rumah sakit tidak punya BPJS Kesehatan, dari situ kita tangani dan rujuk keluhan-keluhan tersebut," ujar petugas Puskesos.
Puskesos Sekarwangi berdiri sejak tahun 2017 yang ditujukan bagi semua warga miskin dan rentan miskin di Desa Sekarwangi. Tujuannya adalah agar warga mendapatkan solusi dari permasalahan sosial dengan penanganan yang cepat.
Dalam melayani masyarakat, Puskesos Sekarwangi dilengkapi peralatan berupa papan alur pengajuan keluhan, papan struktur organisasi, laptop pendataan front office dan back office. (Antara/OL-09)
FORUM masyarakat makan bergizi gratis (FMMBG) Jawa Barat (Jabar) menemukan adanya dapur fiktif dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Diterbitkannya kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sesuai konstitusi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Jelajahi 10 destinasi wisata terbaik di Jl Braga Bandung, dari kafe klasik hingga museum bersejarah. Liburan tak terlupakan menanti!
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Selama lima hari para peserta akan dilatih mengelola sistem Dapodik dan LCMS dalam pendataan peserta didik, sarana prasarana, dan aspek pendukung lainnya.
SR membekali siswa dengan talent mapping yang berguna untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengelola potensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau individu.
Kemensos menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses rekrutmen sudah ada kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved