Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MENTERI Sosial (Mensos) Juliari P Batubara bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. Tb. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si, didampingi Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) Edi Suharto meninjau pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (5/7).
Menteri Sosial dan rombongan yang disambut Bupati Bandung, Dadang M Naser, meninjau pelayanan yang ada di Puskesos Sekarwangi. Salah satu yang dilakukan di Puskesos tersebut adalah pendataan warga yang tidak mampu. Data akan diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang, kemudian akan masuk ke DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Mensos Juliari sangat antusias berinteraksi dengan petugas front office dan back office saat melihat mekanisme pendataan keluhan yang sudah ada di Puskesos Sekarwangi.
Selain itu, Mensos juga mengecek aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) dan bertanya kepada petugas di Puskesos tersebut tentang DTKS.
"Ada berapa data DTKS-nya ?,"tanya Mensos kepada petugas Puskesos. "Ada 544 Pak, yang sudah dapat program BPNT sebanyak 196," jawab seorang petugas Puskesos
"Di sini keluhan masyarakat memang banyak dari segi kesehatan. Warga rentan yang ingin memeriksakan diri ke rumah sakit tidak punya BPJS Kesehatan, dari situ kita tangani dan rujuk keluhan-keluhan tersebut," ujar petugas Puskesos.
Puskesos Sekarwangi berdiri sejak tahun 2017 yang ditujukan bagi semua warga miskin dan rentan miskin di Desa Sekarwangi. Tujuannya adalah agar warga mendapatkan solusi dari permasalahan sosial dengan penanganan yang cepat.
Dalam melayani masyarakat, Puskesos Sekarwangi dilengkapi peralatan berupa papan alur pengajuan keluhan, papan struktur organisasi, laptop pendataan front office dan back office. (Antara/OL-09)
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, mengungkapkan hanya ada 384 kelas sekolah tingkat SMA/SMK yang akan diisi rombongan belajar (rombel) 38 sampai 50 siswa dari 801 kelas.
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
Tetapi, dari 27 wilayah Jawa Barat hanya ada dua wilayah yang diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi pada siang hari.
Sebanyak 338 ribuan siswa diterima di SMA, SMK dan SLB negeri se-Jawa Barat (Jabar) dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahap satu hingga dua.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Cak Imin menjelaksan kurikulum itu digunakan agar Sekolah Rakyat dapat memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki murid demi menghasilkan lulusan yang berdaya dan mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved