Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
TERNYATA Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum terima anggaran kesehatan Rp87,55 triliun, sedangkan institusi itu dinilai lalai karena penyerapan anggaran sangat minim hanya 1,56% saja.
Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita menilai pemerintah kurang serius dalam menangani pandemi covid-19.
“Kemarin pemerintah telah menyampaikan bahwa ada anggaran Rp75 triliun untuk penanganan covid-19 yang diberikan ke Kementerian Kesehatan dan akhirnya direfocusing menjadi sekitar Rp87 triliun, itu ternyata setelah kita breakdown dengan rekan-rekan di komisi IX, Kementerian Kesehatan belum menerima dananya,” ujar Ratna dalam rapat dengar pendapat, Rabu (1/7).
Baca juga : Iuran BPJS Kesehatan Naik Cukup Memberatkan
Ratna menuturkan, karena dana yang belum disalurkan membuat penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan masih sangat rendah yakni 1,56 persen.
“Itu sangat memprihatinkan, karena saat ini tidak diketahui oleh publik, pasti Kementerian Kesehatan menjadi kambing hitam terhadap wabah covid-19. Padahal itu dana masih dihold nggak tahu yang ngehold siapa,” tandasnya.
Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat menegur para menterinya yang dinilai tidak melaksanakan program-program terkait covid-19 dengan baik. Salah satu yang menjadi sorotan yakni Kementerian Kesehatan yang penyerapan anggarannya masih sangat minim. (OL-2)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved