Moeldoko: Pemerintah Tidak Buru-Buru Relaksasi PSBB

KEPALA Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan pemerintah tidak akan terburu-buru menerapkan kenormalan baru (new normal) melalui relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penentuan relaksasi juga tidak serta-merta dilakukan pemerintah pusat, melainkan atas kesepakatan dengan kepala daerah terkait.

"Pemerintah daerah akan melakukan simulasi untuk sektor strategis. Misalnya di DKI sekarang pada masa transisi sebagai sebuah prakondisi relaksasi agar masyarakat betul-betul siap nanti di masa zona hijau," ungkap Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (9/6). Dalam kesempatan itu, Moeldoko menjelaskan kebijakan pemerintah menuju kenormalan baru pada Rapimnas III Majelis Nasional KAHMI.

Menurut Moeldoko, pemerintah saat ini menyiapkan berbagai kebijakan menuju adaptasi kebiasaan baru sebagai upaya percepatan penanganan covid-19. Tujuannya, agar kehidupan sosial dan ekonomi berangsur-angsur pulih dengan tetap memperhatikan perkembangan di lapangan dan penerapan protokol kesehatan.

"Pemerintah memiliki tiga kebijakan atau strategi utama dalam mengatasi pandemi covid-19 ini. Pertama, dalam konteks kesehatan, pemerintah berusaha maksimal agar tidak terjadi kasus yang terus meningkat. Seluruh masyarakat harus dalam kondisi aman," ujarnya.

Kedua, lanjut Moeldoko, masyarakat harus bisa terpenuhi kebutuhan dasarnha. Untuk itu, pemerintah menetapkan program perluasan bantuan sosial dan jarring pengaman sosial.

Ketiga, ujar Moeldoko, masyarakat harus tetap bisa berusaha. Secara khusus, pemerintah mendukung pengembangan UMKM di masa pandemi dengan memberikan dukungan biaya dari APBN.

Baca juga : Menkominfo Tekankan Tiga Aspek Hadapi Kenormalan Baru

"Bila kita tak memerhatikan sektor ekonomi maka masyarakat akan repot. Untuk itu, prioritas utama pemerintah adalah bagaimana menangani covid-19 di berbagai sektor, tidak hanya kesehatan," kata Moeldoko.

Moeldoko menyebut Presiden Joko Widodo setiap pekan selalu mengevaluasi perkembangan penanganan covid-19 di seluruh wilayah. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi dasar pemerintah mengukur penyebaran wabah.

Moeldoko melanjutkan pemerintah juga tengah menyusun berbagai protokol adaptasi kebiasaan baru secara lebih rinci, baik untuk sektor usaha, publik, tempat kerja, lembaga pendidikan atau sekolah, dan tempat ibadah.

"Semua kementerian sudah menyiapkannya dengan baik dan berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan agar sesuai dengan protokol yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia (WHO)," ungkap Moeldoko.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga mengimbau protokol kesehatan yang ketat untuk terus diterapkan, sehingga tatanan kenormalan baru akan dapat diterapkan ke semua sektor dan wilayah. Komitmen dari masyarakat dan dunia usaha juga diharapkan terjaga dengan baik agar angka kasus covid-19 tidak meningkat. (OL-7)