Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Melalui beleid tersebut, pemerintah secara resmi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II. Adapun, iuran untuk kelas III baru akan naik pada 2021 mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan keputusan tersebut diambil demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan.
Baca juga: Iuran BPJS Naik Mulai Juli, BPJS Watch: Memberatkan Masyarakat
Meskipun ada kenaikan, ia mengatakan pemerintah tetap memberikan subsidi kepada BPJS Kesehatan. Dengan demikian instansi tersebut akan memiliki dua sumber pendanaan.
"Ini untuk menjaga keberlanjutan dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Ada iuran yang disubsidi pemerintah dan ada iuran penuh yang diharapkan bisa menjalankan operasional BPJS Kesehatan," ujar Airlangga usai mengikuti rapat terbatas, Senin (13/5).
Sebelumnya, pemerintah pada 2019 telah menaikkan iuran BPJS namun dibatalkan Mahkamah Agung. (A-2)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, menyampaikan keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari CPTPP
Airlangga Hartarto mengungkapkan anggaran untuk makan siang gratis bakal diimplementasikan bertahap. Dengan kata lain, pemerintah tak langsung mengguyur dana senilai Rp400 triliun.
Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia tentu berkomitmen memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai isu penting
Dua negara Asia yang telah menjadi anggota OECD adalah Jepang dan Korea Selatan. Keduanya berhasil lolos dari status middle income trap.
Menuju Indonesia Emas atau tahun 2045, dibutuhkan fondasi kuat berupa manusia yang berkarakter dan berbudaya sehingga mampu membawa bangsa Indonesia bersaing.
Pawitandirogo ini merupakan bentuk sinergi yang konkret antar Pemerintah Daerah dan dengan para warganya yang menjadi tokoh atau pejabat di Pusat.
Pemkot Bekasi pastikan tanggung seluruh biaya pengobatan 14 korban kebakaran SPBE Cimuning, termasuk rujukan ke RSCM akibat luka bakar serius.
BPJS Kesehatan merupakan badan resmi milik pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan medis dengan biaya terjangkau.
Total biaya penanganan gagal ginjal mencapai Rp13 triliun pada 2025. Angka ini menempatkan gagal ginjal di posisi kedua setelah penyakit jantung yang menelan biaya Rp17 triliun.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, pemerintah telah menetapkan penguatan mekanisme penjaminan kasus dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
Jangan khawatir sakit saat mudik! BPJS Kesehatan pastikan peserta JKN bisa berobat di seluruh Indonesia selama libur Lebaran 2026. Cek prosedur & titik poskonya
BPJS Kesehatan secara rutin menghadirkan Posko Mudik setiap periode Lebaran sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta JKN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved