Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

DPR MInta Pendidikan Vokasi Masuk Cetak Biru Pendidikan Nasional

Syarief Oebaidillah
07/5/2020 01:50
DPR MInta Pendidikan Vokasi Masuk Cetak Biru Pendidikan Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian(MI/M. Irfan)

PANITIA Kerja (Panja) Pendidikan Vokasi Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rapat tersebut membahas mengenai keadaan pendidikan vokasi di Indonesia, serta arah kebijakan dan program vokasi Kemendikbud kedepannya.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Dirrektur jenderal Pendidikan Vokasi, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kepala Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud.

Komisi X DPR mendorong Balitbangbuk Kemendikbud untuk melakukan penelitian khusus tentang vokasi, yang selanjutnya dijadikan dasar perumusan kebijakan. Kemendikbud juga didorong untuk memasukkan substansi pendidikan vokasi kedalam cetak biru pendidikan nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang pada saat itu menjadi pemimpin rapat menyatakan, adanya dasar penelitian yang kuat sangat penting dalam proses perumusan kebijakan.

“Kita ingin semuanya evidence based. Begitu banyaknya penelitian yang telah dilakukan harus menjadi dasar penentuan pembangunan vokasi yang memang menjadi salah satu fokus utama Kemendikbud di periode ini. Mulai dari penentuan sektor prioritas, jumlah SMK yang akan dibangun, persebaran geografisnya, semua harus ada justifikasi dan argumennya,” kata Hetifah melalui keterangan tertulisnya hari ini.

Baca juga : Mahasiswa Indonesia Juara Kompetisi ICAEW SEA 100

Hetifah mengutarakan masuknya rencana pembangunan vokasi ke dalam cetak biru sangat penting, demi menjamin keberlangsungan rencana tersebut secara jangka panjang.

“Jika tidak ada grand designnya yang memiliki kekuatan hukum, ini sangat rentan untuk tidak berlanjut di periode selanjutnya jika menterinya berubah. Oleh karena itu kita harus sama-sama berkomitmen untuk ini, dan cetak biru tadi harus dibuat dengan benar-benar berkualitas baik,mempertimbangkan arah perkembangan zaman, dan berbasis data,”tegasnys

Hetifah yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar mengingatkan perlunya Kemendikbud untuk menerbitkan kebijakan khusus pendidikan vokasi selama masa pandemi ini.

“Karena masih belum adanya ketidakpastian kapan kita akan keluar dari masa pandemi ini, Kemendikbud harus menyiapkan skenario-skenario juga untuk anak SMK dan pendidikan vokasi lainnya. Karena rata-rata mereka belajar berbasis praktik, tidak hanya sekadar teori secara daring. Harus dipikirkan solusinya agar pembelajaran yang dilaksanakan tetap berkualitas.” pungkasnya.(OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya