Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
TINGKATKAN terus efektivitas dukungan perluasan akses pendidikan demi mewujudkan layanan pendidikan yang lebih merata di Tanah Air.
"Berbagai upaya membuka akses pendidikan seluas-luasnya melalui penyaluran beasiswa dan sejumlah perbaikan sarana dan prasarana pendidikan sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya menjawab tantangan yang ada. Efektivitas sejumlah upaya itu harus segera dilakukan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/7).
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
Meski pemerintah telah melakukan berbagai terobosan seperti penyediaan dana BOS hingga beasiswa, namun alokasi anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun sering kali tidak tepat sasaran.
Menurut Lestari, tantangan berupa langkah yang tidak tepat sasaran dalam setiap terobosan yang dilakukan harus menjadi catatan dan segera dicarikan solusi yang tepat.
Rerie, sapaan akrab Lestari berpendapat, kesuksesan langkah terobosan di sektor pendidikan yang dilakukan memerlukan dukungan banyak pihak terkait.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, solusi untuk setiap daerah akan berbeda, tetapi langkah mewujudkan transparansi sangat dibutuhkan pada setiap upaya yang melibatkan banyak pihak.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu berkolaborasi untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi setiap warga negara.
Apalagi, tegas Rerie, sejatinya konstitusi UUD 1945 menjamin setiap hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. (I-3)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan pemerintah menunda akses akun digital, termasuk media sosial, bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah penting.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
Perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, dari ancaman yang menyertainya.
Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved