Yurianto : Relaksasi PSBB Kewenangan Pemda

JURU bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebutkan relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi kewenangan masing-masing daerah yang telah menerapkan kebijakan tersebut.

"Silahkan ini kewenangan pemda," kata Yuri kepada Media Indonesia, Minggu (3/5).

Meski demikian, Yurianto mengaku belum paham dengan munculnya wacana relaksasi PSBB tersebut.

"Saya tidak paham masalahnya apa kok minta relaksasi," sebutnya

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah sudah mendengar keluhan masyarakat terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB dilakukan untuk memperlambat laju penularan pandemi novel coronavirus 2019 (covid-19).

Menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu, keluhan tersebut antara lain sulitnya mencari nafkah saat PSBB sebab mobilitas masyarakat dibatasi.

"Kita tahu ada keluhan ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya," ujarnya seperti dikutip dari Instagram pribadinya @mohmahfudmd pada Sabtu (2/5).

Oleh karena itu, Mahfud menuturkan pemerintah tengah memikirkan kebijakan agar masyarakat tetap dapat mencari nafkah namun ada protokol yang harus diikuti. Ia menyebutnya sebagai relaksasi PSBB

"Nanti akan diadakan sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya," tutur Mahfud.

Ia tidak menampik dampak dari penerapan PSBB yakni masyarakat dapat merasa stres dan terkekang. Kondisi itu, imbuhnya, berpengaruh pada menurunya imunitas seseorang. Meski demikian, ia mengajak masyarakat untuk bersabar dan menjalani PSBB bersama-sama. Hal yang diperlukan, ujarnya, adalah kebersamaan

"Tidak ada lagi atau apa namanya struktur hubungan antara orang dengan orang lain yang satu lebih tinggi yang satu lebih rendah. Sekarang ini sama sama-sama posisinya. Kita harus saling sama-sama menjaga jangan biarkan ditulari orang lain jangan juga menulari orang lain. Nah itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," pungkasnya. (OL-7)