Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
KEMENTERIAN Kesehatan menegaskan pemerintah tak pernah menutup-nutupi data terkait virus korona atau covid-19. Kalaupun terjadi perbedaan jumlah pasien antara daerah dan pusat disebabkan oleh batas waktu pengiriman data.
"Tidak ada yang ditutup-tutupi. Terkait adanya perbedaan, itu terjadi ketika ada cut of poin time berbeda," kata Kepala pusat data dan informasi Kemenkes Didik Budijanto di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta Timur, Selasa (28/4).
Baca juga: Presiden Akui 11 Provinsi Defisit Beras, 30 Provinsi Defisit Gula
Ia mengatakan data baru akan terus masuk ketika Juru bicara Achmad Yurianto menyampaikan data sebelumnya. Namun, bukan berarti data baru itu tidak dimaksudkan ke dalam sistem.
"Makanya teman-teman di Badan Litbang memberikan batasan waktu, itulah sebabnya kuru bicara sering menyampaikan data pasien ini per puykul 12.00 WIB. Karena batas waktunya pukul 12.00 WIB," jelasnya.
Sebelumnya, Juru bicara wakil pemerintah untuk penanganan kasus korona Achmad Yurianto menegaskan pemerintah sudah transparan terkait data covid-19. Tidak ada data yang dimanipulasi.
"Ini perlu kita bangun bersama agar transparansi data bisa terwujud, pemerintah tidak berkepentingan dalam memanipulasi data," tegas Yurianto, Kamis (23/4).
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved