Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan sebanyak 8.157 desa di 76 kabupaten telah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Total BLT yang dicairkan mencapai Rp 70 miliar. Penyaluran dilakukan dengan dua cara, yakni pemberian secara tunai dan melalui rekening penerima BLT-Dana Desa.
Abdul menuturukan skema penyaluran yang berbeda dikarenakan kondisi desa di tiap daerah berbeda. Himpunan Bank Negara (Himbara) sudah diminta untuk melayani penerima manfaat BLT-Dana Desa.
Baca juga: Kemendes Bentuk Relawan Covid-19 untuk Lindungi Masyarakat Desa
"Seperti BNI diminta membantu warga desa penerima BLT untuk membuka rekening secara gratis. Jadi uang senilai Rp 600 ribu langsung akan masuk ke rekeningnya," ujar Abdul dalam telekonferensi, Senin (24/7).
Lebih lanjut, dia menjelaskan BLT-Dana Desa diprioritaskan bagi warga desa yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19. Mengingat, sebagian besar masyarakat miskin di desa telah menerima bantuan sosial lainnya. Seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Sembako.
Abdul menegaskan warga desa yang telah menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat tidak diperkenankan untuk menerima BLT-Dana Desa. Untuk memastikan hal itu, Relawan Lawan Covid-19 diterjunkan untuk mendata warga desa.
"Jadi, mulai dari tingkat RT akan ada tiga orang yang mendata setiap warga. Kalau tiga orang itu mendapati ada satu masyarakatnya belum menerima bansos dan dikategorikan miskin, orang itu berpotensi besar untuk menerima BLT," papar Abdul.
Baca juga: Cegah Covid-19, Pengadaan Bilik Sterilisasi Bisa Pakai Dana Desa
"Warga desa yang tidak memiliki NIK juga bisa mendapatkan dana desa. Asalkan dia melapor dan memberikan keterangan kepada kepala desa," sambungnya.
Diketahui, program BLT-Dana Desa akan digulirkan selama tiga bulan dan menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp 22,4 triliun. Adapun total dana desa yang dialokasikan dalam AAPBN 2020 mencapai Rp 72 triliun. Penerima manfaat BLT-Dana Desa akan diberikan kepada 12,28 juta kepala keluarga di berbagai wilayah. Setiap bulan, penerima manfaat akan mendapatkan BLT-Dana Desa sebesar Rp 600 ribu.
"Desa yang dana desanya di bawah Rp 800 juta per tahun maksimal 25% dialokasikan untuk BLT-Dana Desa. Kedua, antara Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar itu alokasikan maksimal 30% untuk BLT-Dana Desa. Sedangkan yang dana desanya diatas Rp 1,2 miliar itu maksimal 35% dialokasikan untuk BLT-Dana Desa," jelas Abdul.(OL-11)
Pendataan SDGs Desa yg dilakukan sejak awal 2021, telah memasuki tahap pengukuran implementasinya.
Gus Halim --sapaan akrab Abdul Halim Iskandar-- juga mengimbau kepada seluruh masyarakat di desa untuk terlibat aktif dalam membangun desa.
pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa terus dilakukan salah satunya pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detail.
Sebanyak 32 kepala keluarga (KK) telah resmi ditempatkan di Satuan Permukiman Transmigrasi Kapitan Meo, Kabupaten Malaka, NTT.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menegaskan Gerakan Bangga Rupiah harus terus digaungkan di daerah-daerah perbatasan.
Peningkatan perputaran uang tersebut dari masifnya pemudik yang membelanjakan uangnya di desa untuk keperluan konsumtif dan sebagainya.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved