Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
JADWAL pendaftaran dan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2020 ditunda akibat pandemi virus korona (covid-19).
Sampai saat ini, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) pun belum memberikan kepastian kapan pendaftaran UTBK akan dibuka dan jadwal pelaksanaannya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengungkapkan panitia penyelenggara UTBK masih mengkaji skema pelaksanaan yang tepat. Terutama untuk menekan potensi penyebaran covid-19. Sebab, keselamatan peserta dan pelaksana adalah hal utama.
Baca juga: Kemendikbud Atur Penundaan UN 2020 di Daerah Darurat Covid-19
"Tim SBMPTN ini di-pending karena sepertinya petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknisnya (juknis) belum siap. Mereka mencari yang terbaik seperti apa, itu belum ready. Ketika kita mengatakan bagaimana dengan daerah 3T, beliau (Mendikbud) menyampaikan, jujur kami juga nggak tahu cara lain selain secara daring," ungkap Dede saat dihubungi, Minggu (5/4).
Dede menuturkan sempat muncul opsi untuk menggelar UTBK secara daring. Namun, lanjut dia, tidak semua mahasiswa dan tidak semua kampus sanggup melakukan ujian berbasis jaringan internet. Selain itu, pelaksanaan UTBK secara daring berpotensi terjadi kecurangan.
"Kalau secara daring, kan kita tidak tahu kalau siswanya melakukan tes dengan baik atau tidak. Jadi untuk tesnya kesimpulannya memang adalah menunggu waktu yang tepat atau ada juklak juknis lainnya," pungkas Dede.
Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Opsi Penundaan SBMPTN Dikaji
Terkait kemungkinan penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan nilai rapor lima semester terakhir, Dede menilai skema tersebut kurang efektif. Komisi X DPR telah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar tidak menggeser tahun pelajaran yang sudah ada.
"Menggunakan nilai semester belum tentu bisa menjadi sebuah patokan karena akhirnya ada siswa lain yang mungkin nilainya sama atau sama baiknya. Metode penerimaannya bagaimana, kan agak sulit juga karena ada pembatasan kuota,” ucapnya.
“Kemudian untuk perguruan tinggi swasta biasanya baru kedapatan orang mendaftar setelah PTN selesai. Baru mereka ramai-ramai daftar. Metode pengujiannya seperti apa juga kan tidak ada yang bisa melakukan controlling. Jadi sampai juklak juknisnya belum diketahui, mereka (panitia) sepertinya mengambil opsi mem-pending jadwal," jelas Dede.(OL-11)
Puluhan PTS gulung tikar karena kebijakan pembatasan kerumunan dan kewajiban belajar daring bagi seluruh jejanjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi.
SEJARAH ujian masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia dimulai sejak awal pendirian PTN di negara ini.
PENDAFTARAN ujian tulis berbasis komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) 2023 tersisa satu hari lagi, sebelum ditutup pada Jumat, 14 April 2023, besok.
INSTITUT Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyosialisasikan penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBT 2023 untuk program sarjana, dan sarjana terapan, hingga kelas internasional.
Aspek yang dinilai atau yang diukur itu jangan hanya aspek kognitif.
PTN percaya mahasiswa dengan jurusan apa pun di SMA/MA/SMK dan Paket C bisa memilih prodi yang diminati tanpa dibatasi pengelompokan jurusan.
Saksi Sutanto ungkap peran dominan Jurist Tan dalam sidang korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek yang menyeret nama Nadiem Makarim.
Dalam persidangan, terlihat juga istri Nadiem, Franka Franklin, serta ibunda Nadiem, Atika Algadrie, yang sudah hadir dan menyambut Nadiem sejak masuk ke ruang sidang.
KEMAMPUAN membaca bukan bawaan lahir. Otak manusia tidak dirancang untuk itu. Itu ialah penemuan budaya yang baru
Penulisan sejarah pun perlu melakukan analisis dan ditulis dengan kritis dan pemikiran yang terbuka.
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
Harli menegaskan Kejagung belum menentukan tersangka dalam kasus ini. Perkaranya masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved