Indonesia tidak Berlakukan Darurat Nasional

PERMINTAAN Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) agar Indonesia menyatakan darurat covid-19 memperoleh tanggapan dari pemerintah.

Sebagaimana dikemukakan Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro, dalam sebuah diskusi publik bertema Bikin korona merana di Jakarta, kemarin.

“Presiden Joko Widodo telah menyampaikan Indonesia belum sampai pada keputusan sebagaimana imbauan WHO. Tetapi, tidak mengurangi tingkat kewaspadaan kita semua. Presiden memberikan apresiasi kepada semua pihak yang membuat rambu dan protokol secara serius untuk mencegah penyebaran wabah korona,” kata Juri.

Juri melanjutkan termasuk langkah bagaimana mengatasi jika korona ini mewabah atau menjangkiti warga di daerah-daerah yang bersangkutan. Masyarakat dan pemerintah termasuk daerah bekerja pada level tinggi untuk meningkatkan kewaspadaan.

“Kita sudah pada level mewaspadai, tetapi tidak men-judge situasi ini sampai darurat,” ujar Juri.

Sebelumnya, dalam suratnya kepada Jokowi Selasa (10/3), Dirjen WHO Thedros Adhanom mengapresiasi langkah Indonesia dan mendukung untuk menghadapi wabah.

Sayang, WHO tidak mendeteksi kasus ini pada awalnya sehingga virus meluas dan berakhir dengan banyaknya korban jiwa. Oleh karena itu, bagi negara yang terdapat kasus korona yang tidak terdeteksi, WHO merekomendasikan perlunya keputusan darurat nasional.

Terkait efektivitas empat protokol yang dijalankan selama ini, menurut Juri, pemerintah sudah memenuhi seluruh aspek penanganan penyebaran wabah termasuk kategori mitigasi dan penanganan korban virus korona.

“Kementerian dan lembaga bisa bekerja secara fungsional. Kalau publik menuntut ada lembaga formal untuk mengintegrasikan koordinasi, pemerintah sudah membentuk gugus tugas,” ungkap Juri.

Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak semua negara menyatakan perang terhadap covid-19. “Keuangan terpukul dan rantai pasokan global terganggu. Ini semua membawa risiko resesi.” (Fer/Hym/X-3)