Fraksi PKS Dorong Pemerintah Terbuka Soal Penyebaran Covid-19

RESPONS pemerintah terhadap penyebaran virus korona Covid-19 di Indonesia dinilai Anggota Komisi I DPR RI Sukamta cenderung lamban. Padahal, menurutnya, Indonesia masih berada pada tahap awal penyebaran virus dan bisa memuncak dalam 60-80 hari kedepan seperti permodelan yang dibuat pemerintah.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu pun meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk menangkap penyebaran virus yang kini sudah menjangkiti lebih dari 100 negara itu.

“Pertama, Presiden Joko Widodo harus menyampaikan secara terbuka kepada rakyat apa langkah yang direncakan dan akan diambil oleh pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia.

Kemudian pemerintah juga diminta menyampaikan langkah yang harus dilakukan oleh rakyat untuk mendukung keberhasilan dalam penanggulangan pandemi Korona. Langkah itu dianggap penting dilakukan untuk memberikan kepastian dan ketenangan kepada rakyat.

Kedua, ia mendorong pemerintah memprioritaskan kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia bukan mengambil kebijakan lain dengan alasan menjaga stabilitas ekonomi.

Apalagi, tambahnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengaitkan cepatnya penyebaran virus Korona akibat kelambanan penanganan oleh banyak negara, salah satunya bisa jadi Indonesia.

Baca juga : Ilmuwan UI-IPB Ungkap Jambu Biji Berpotensi Jadi Antivirus Korona

"Menjaga kondisi ekonomi penting namun lebih penting menjaga nyawa rakyat Indonesia," jelas Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri itu.

Ketiga, ia mengimbau agar pemerintah harus menyiapkan kondisi darurat saat fase puncak penyebaran terjadi. Dimulai dari skema level penanganan pasien, status kondisi penyebaran, kecepatan respon dan penanganan hingga menyiapkan fasilitas.

Selain itu, langkah-langkah yang akan diambil menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, kebijakan di bidang pendidikan terkait interaksi di sekolah dan kampus, kebijakan di bidang ekonomi yang strategis jangka panjang yang membela rakyat Indonesia.

“Aspek terpenting dalam penanganan diluar medis adalah aspek psikologis. Kepanikan masyarakat ketika pengumuman kasus pertama menjadi pelajaran bahwa pemerintah gagal mengelola aspek psikologis rakyat," cetusnya.

Keempat, mengenai anggaran. Pemerintah dianggap perlu memperjelas soal pembiayaan para pasien yang dinyatakan positif Covid- 19 dan tidak dicover oleh sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya karena kondisi wabah masuk dalam kategori bencana, maka perlu ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jangan sampai ketidakjelasan soal penanggung anggaran ini membuat Rumah Sakit menjadi enggan melayani pasien terduga terinfeksi Korona," ucapnya. (OL-7)