Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA disebut sebagai "supermarket" bencana alam oleh peneliti kebencanaan di dalam dan luar negeri. Karena itu, kesiapan dan mitigasi menghadapi bencana alam yang bisa terus terjadi sepanjang tahun perlu terus diperkuat.
Kepala Badan Nasional Penanggunalan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, evaluasi terhadap potensi bencana alam perlu terus dilakukan oleh pemerintah daerah, agar korban dalam bencana alam bisa terus ditekan hingga nihil.
"Tapi ini bukan cuma pekerjaan pemerintah pusat dan daerah saja. Perlu juga kolaborasi semua pihak dalam menanggulangi dan mitigasi bencana," kata Doni dalam diskusi tentang manajemen penanganan bencana yang digelar IndoSterling di Jakarta, kamis (5/3).
Upaya menjalin kolaborasi lebih solid dalam mitigasi bencana juga dilakukan lewat rencana revisi Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Lewat revisi beleid tersebut, Doni menegaskan, porsi untuk melibatkan banyak pihak dalam penanganan bencana di Indonesia akan semakin kuat.
Baca juga : Setengah Bencana Terjadi di Indonesia
"Tapi nanti implementasinya di daerah, jadi bagaimana nanti didaerah ada lembaga non-formal terkait mitigasi bencana, misalnya saja lewat grup (aplikasi) WhatsApp, sehingga bisa menginfokan secara dini potensi bencana dan bagaimana menghadapinya agar tak terlambat," ujarnya.
Peneliti Manajemen Kebencanaan CSIS Habib Abiyan Dzakwan mengatakan, revisi UU Penanggulangan Kebencanaan jadi salah satu hal penting dalam mitigasi bencana.
Namun, untuk melibatkan peran masyarakat yang lebih luas, Habib menilai perlu ada insentif khusus bagi dunia usaha agar bisa berperan dalam hal mitigasi bencana, bukan hanya memberikan bantuan saat bencana terjadi.
"Swasta lebih banyak berperan saat tanggap darurat atau rekonstruksi, perlu diarahkan aagar CSR mereka bisa juga lewat mitigasi. Perlu ada insentif khusus, misalnya saja dari sisi pajak. Bisa saja diberikan dari sisi PBBnya untuk hotel atau bangunan yang menyediakan shelter evakuasi umum," ujarnya.
Di sisi lain, upaya menguatkan literasi kebencanaan juga perlu dikuatkan. Dalam pertemuan dengan Lembaha Ketahanan Nasional (Lemhannas), CSIS mendorong adanya kurikulum kebencanaan dalam pelatihan kepemimpinan di Lemhannas.
Founder IndoSterling Group, Willian Henley berhatap mitigasi bencana yang baik dan perencanaan yang melibatkan banyak pihak akan berdampak pada upaya mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di tengah potensi bencana alam yang mengancam. (RO/OL-7)
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ingatkan daerah siaga dini hadapi fenomena bencana tak merata, mulai dari banjir hingga karhutla jelang puncak kemarau 2026.
Masa transisi bencana di tiga provinsi Sumatra berakhir 30 Maret 2026. Pemerintah percepat pembangunan 36 ribu huntap dan siapkan tahap rekonstruksi.
BNPB peringatkan risiko longsor susulan di TPST Bantargebang akibat hujan deras. Simak update pencarian korban dan daftar nama korban meninggal dunia di sini.
BMKG imbau waspada karhutla 2026 karena curah hujan di bawah rata-rata. Simak wilayah prioritas dan langkah mitigasi OMC dari BNPB dan Menhut.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved