Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan mengusulkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membuka rekrutmen khusus bagi tenaga pustakawan. Upaya itu bertujuan mengisi kekurangan tenaga pustakawan di Indonesia.
"Perlu ada rekrutmen khusus dengan cara talent scouting pustakawan dari lulusan yang memiliki kemampuan di bidang kepustakaan," kata Tito dalam Rakornas Perpustakaan Nasional di Jakarta, Selasa (25/2).
Tito mengungkapkan, jumlah pustakawan saat ini baru sekitar 12.301 orang, sedangkan jumlah total perpustakaan yang ada di Indonesia mencapai 164.610.
Baca juga: Orang Betawi Perkuat Identitas dan Gali Nilai Kemanusiaan
Di antara pustawakan yang ada saat ini, tidak sedikit yang belum kompeten dan tidak paham tentang perpustakaan.
Akibat tenaga kerja yang tidak berkompeten di bidangnya, kinerja perpustakaan pun tidak bisa maksimal.
"Kalau tidak kompeten, dia kerja cuma buat dapat gaji. Masuk kantor tidak tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana meningkatkan sistem peminjaman, mengelola perpustakaan, tidak bisa profesional. Kalau passion-nya nggak ada, keinginannya nggak ada, komitmennya nggak ada, pasti kerjanya nggak akan maksimal," tuturnya.
"Jadi saya akan mengusulkan pada Kemenpan, kemudian pada BKN untuk aparatur negara rekrutmen, termasuk dari kita juga, termasuk Pemda, berapa kebutuhan pustakawan yang ada itu dilakukan dengan rekrutmen dengan spesifikasi," tandasnya. (OL-1)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved