Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan mengusulkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membuka rekrutmen khusus bagi tenaga pustakawan. Upaya itu bertujuan mengisi kekurangan tenaga pustakawan di Indonesia.
"Perlu ada rekrutmen khusus dengan cara talent scouting pustakawan dari lulusan yang memiliki kemampuan di bidang kepustakaan," kata Tito dalam Rakornas Perpustakaan Nasional di Jakarta, Selasa (25/2).
Tito mengungkapkan, jumlah pustakawan saat ini baru sekitar 12.301 orang, sedangkan jumlah total perpustakaan yang ada di Indonesia mencapai 164.610.
Baca juga: Orang Betawi Perkuat Identitas dan Gali Nilai Kemanusiaan
Di antara pustawakan yang ada saat ini, tidak sedikit yang belum kompeten dan tidak paham tentang perpustakaan.
Akibat tenaga kerja yang tidak berkompeten di bidangnya, kinerja perpustakaan pun tidak bisa maksimal.
"Kalau tidak kompeten, dia kerja cuma buat dapat gaji. Masuk kantor tidak tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana meningkatkan sistem peminjaman, mengelola perpustakaan, tidak bisa profesional. Kalau passion-nya nggak ada, keinginannya nggak ada, komitmennya nggak ada, pasti kerjanya nggak akan maksimal," tuturnya.
"Jadi saya akan mengusulkan pada Kemenpan, kemudian pada BKN untuk aparatur negara rekrutmen, termasuk dari kita juga, termasuk Pemda, berapa kebutuhan pustakawan yang ada itu dilakukan dengan rekrutmen dengan spesifikasi," tandasnya. (OL-1)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved