Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku akan mengusulkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membuka rekrutmen khusus bagi tenaga pustakawan. Upaya itu bertujuan mengisi kekurangan tenaga pustakawan di Indonesia.
"Perlu ada rekrutmen khusus dengan cara talent scouting pustakawan dari lulusan yang memiliki kemampuan di bidang kepustakaan," kata Tito dalam Rakornas Perpustakaan Nasional di Jakarta, Selasa (25/2).
Tito mengungkapkan, jumlah pustakawan saat ini baru sekitar 12.301 orang, sedangkan jumlah total perpustakaan yang ada di Indonesia mencapai 164.610.
Baca juga: Orang Betawi Perkuat Identitas dan Gali Nilai Kemanusiaan
Di antara pustawakan yang ada saat ini, tidak sedikit yang belum kompeten dan tidak paham tentang perpustakaan.
Akibat tenaga kerja yang tidak berkompeten di bidangnya, kinerja perpustakaan pun tidak bisa maksimal.
"Kalau tidak kompeten, dia kerja cuma buat dapat gaji. Masuk kantor tidak tahu apa yang harus dikerjakan, bagaimana meningkatkan sistem peminjaman, mengelola perpustakaan, tidak bisa profesional. Kalau passion-nya nggak ada, keinginannya nggak ada, komitmennya nggak ada, pasti kerjanya nggak akan maksimal," tuturnya.
"Jadi saya akan mengusulkan pada Kemenpan, kemudian pada BKN untuk aparatur negara rekrutmen, termasuk dari kita juga, termasuk Pemda, berapa kebutuhan pustakawan yang ada itu dilakukan dengan rekrutmen dengan spesifikasi," tandasnya. (OL-1)
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved