WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengakui anggaran bantuan sosial bersasaran yang disediakan pemerintah masih relatif rendah dibandingkan subsidi yang tidak bersasaran. Saat ini, pemerintah hanya bisa menyediakan 0,59% dari dari total Produk Domestik Bruto (PDB).
“Padahal proporsi belanja perlindungan sosial berhubungan erat dengan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan,” kata Wapres saat membuka rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta, Selasa (11/2).
Secara keseluruhan, anggaran untuk bantuan sosial dan subsidi serta dana desa telah mencapai total Rp390 triliun atau mencapai 2,46% dari total PDB Indonesia. Namun, karena tidak bersasaran, beberapa bantuan dan subsidi seperti subsidi LPG lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.
“Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mendorong peningkatan proporsi belanja perlindungan sosial tersebut adalah melalui reformasi beberapa kebijakan subsidi yang tidak produktif agar dapat dialokasikan untuk peningkatan belanja perlindungan sosial,” tegasnya.
Baca juga: Kemensos Siapkan Data Masyarakat Miskin untuk Subsidi Elpiji 3 Kg
Wapres menyebutkan, berdasarkan data World Social Protection Report, Indonesia termasuk dalam negara yang proporsi belanja perlindungan sosial dengan total PDB cukup rendah. Negara-negara OECD seperti Prancis dan Denmark, memiliki proporsi belanja perlindungan sosial di atas 30%, sedangkan rata-rata seluruh dunia berada pada kisaran 13%.
“Sejauh ini negara-negara dengan alokasi belanja perlindungan sosial relatif besar cenderung memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya,” ungkapnya.(OL-5)
