Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta pemerintah daerah rawan bencana mulai menanam akar wangi atau vetiver. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2020 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Selasa (4/2).
Jokowi menyebut tanaman ini bisa mencegah terjadinya longsor. Tanaman berjenis rumput ini memiliki akar satu hingga tiga meter.
"Membuat tanggul penahan penting. Tapi jauh lebih penting merehabilitasi lahan dan menanam pohon dengan akar yang /kuat dan panjang. Harus mulai dikenalkan vetiver," kata Jokowi dalam sambutannya di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Jakarta, Selasa (4/2).
Baca juga: Jokowi: Anggaran Untuk Penghijauan Capai Rp 1,9 Triliun
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin bibit-bibit itu disebar ke seluruh daerah yang memiliki ancaman bencana. Tanaman ini sudah mulai ditanam di kawasan longsor Sukajaya, Bogor, Jawa Barat.
"Diperbanyak bibitnya sebarkan ke daerah yang punya ancaman bencana karena akarnya panjang, bisa sampai tiga meter. Kombinasikan dengan tanaman lainnnya seperti durian dan petai," ungkap dia.
Jokowi mengaku siap membantu menyiapkan vetiver. Namun, ia meminta Pemda juga mandiri untuk menyediakan Vetiver.
"Kemarin, Pak Ridwan Kamil bilang butuh 50 juta vetiver. Separuh buat sendiri, separuh dari pemerintah pusat. Kita kan harus bagi-bagi ke daerah lain juga," ungkap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanam vetiver. Tanaman ini bisa mencegah sedimen lumpur masuk ke Waduk Gajah Mungkur.
"Waduk Gajah Mungkur itu sedimennya masuk setiap tahun. Tidak akan rampung kalau di hulunya tidak diperbaiki, butuh penghijauan kembali. Ini juga butuh vetiver," pungkas Jokowi.
Rakornas BNPB 2020 dihadiri Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Sekretariat Kabinet Pramono Anung. Tampak juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. (OL-1)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved