Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta pemerintah daerah rawan bencana mulai menanam akar wangi atau vetiver. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2020 di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Selasa (4/2).
Jokowi menyebut tanaman ini bisa mencegah terjadinya longsor. Tanaman berjenis rumput ini memiliki akar satu hingga tiga meter.
"Membuat tanggul penahan penting. Tapi jauh lebih penting merehabilitasi lahan dan menanam pohon dengan akar yang /kuat dan panjang. Harus mulai dikenalkan vetiver," kata Jokowi dalam sambutannya di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Jakarta, Selasa (4/2).
Baca juga: Jokowi: Anggaran Untuk Penghijauan Capai Rp 1,9 Triliun
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin bibit-bibit itu disebar ke seluruh daerah yang memiliki ancaman bencana. Tanaman ini sudah mulai ditanam di kawasan longsor Sukajaya, Bogor, Jawa Barat.
"Diperbanyak bibitnya sebarkan ke daerah yang punya ancaman bencana karena akarnya panjang, bisa sampai tiga meter. Kombinasikan dengan tanaman lainnnya seperti durian dan petai," ungkap dia.
Jokowi mengaku siap membantu menyiapkan vetiver. Namun, ia meminta Pemda juga mandiri untuk menyediakan Vetiver.
"Kemarin, Pak Ridwan Kamil bilang butuh 50 juta vetiver. Separuh buat sendiri, separuh dari pemerintah pusat. Kita kan harus bagi-bagi ke daerah lain juga," ungkap Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini juga meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanam vetiver. Tanaman ini bisa mencegah sedimen lumpur masuk ke Waduk Gajah Mungkur.
"Waduk Gajah Mungkur itu sedimennya masuk setiap tahun. Tidak akan rampung kalau di hulunya tidak diperbaiki, butuh penghijauan kembali. Ini juga butuh vetiver," pungkas Jokowi.
Rakornas BNPB 2020 dihadiri Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur DKI Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Sekretariat Kabinet Pramono Anung. Tampak juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. (OL-1)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved