Mekanisme Penyaluran Dana BOS Perlu Dievaluasi

KETERLAMBATAN penyaluran program bantuan operasional sekolah (BOS) masih sering terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai, perlu dilakukan evaluasi penyaluran dana BOS ke daerah, sebab sejak program itu dijalankan pada 2006, tidak meningkatkan mutu pendidikan maupun akreditasi penjaminan mutu (APM).

Evaluasi ini pun sebaiknya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena pelaksananya adalah pemerintah daerah.

“Kan kacau sekali mutunya (pendidikan), tapi anggarannya jalan terus. Banyak sekolah tidak sesuai kebutuhan (antara jumlah siswa dan kebutuhan). Siswa banyak kebanyakan anggaran ketinggian jadi banyak manipulasi dan korupsi, (sekolah) yang siswa sedikit malah kurang,” ujar Indra saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (8/1).

Selain itu, menurutnya, masalah keterlambatan penyaluran dana BOS biasanya disebabkan karena dana tersebut digunakan untuk kebutuhan Pemda terlebih dahulu.

“Kalau terlambat kan biasanya karena nyangkut di Pemda. Sudah sering terjadi kok,” katanya.

Indra pun menilai, mekanisme penyaluran dana BOS sebaiknya tidak rutin seperti sekarang ini dan bukan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik/siswa tetapi berdasarkan kebutuhan sekolah.

“(Jumlah dana) bisa diatur oleh pemerintah, minimal sudah tahu overheadnya,” tuturnya. (OL-8)