Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEKOLAH Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) telah resmi berubah nama menjadi Politeknik STIALAN.
Perubahan itu bersamaan dengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat Politeknik STIALAN Jakarta, Makassar, Bandung serta pejabat fungsional di lingkungan LAN di Jalan Veteran, Jakarta, Senin (6/1).
Pelantikan dipimpin Kepala LAN Dr. Adi Suryanto. Tiga kepala STIA LAN yang dilantik menjadi Direktur Politeknik STIALAN adalah Prof.Dr. Nurliah Nurdin,MA sebagai Direktur Politeknik STIALAN Jakarta, Dr. Joni Dawud, DEA sebagai Direktur Politeknik STIALAN Bandung, dan Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D sebagai Direktur Politeknik STIA LAN Makassar.
Kepada wartawan, Direktur Politeknik STIALAN Jakarta, Prof Dr. Nurliah Nurdin,MA mengatakan,"Dengan berubahnya nama tersebut secara resmi kami membuka diri bagi masyarakat umum yang ingin menimba ilmu dan berkuliah di sini."
Dia menambahkan, untuk pendaftaran gelombang pertama mahasiswa baru Politeknik STIALAN Jakarta saat ini sudah ditutup.
Namun, menurut Nurliah, masyarakat tidak perlu khawatir karena Politeknik STIALAN Jakarta membuka pendaftaran gelombang kedua hingga pertengahan tahun 2020.
"Gelombang pertama sudah dibuka sejak bulan September 2019 hingga awal 6 Januari 2020. Sedangkan, pendaftaran gelombang kedua akan dimulai dari 13 Januari hingga bulan 12 Juni 2020," jelasnya Selasa (7/1/2020).
Prof Nurliah berharap, dengan dengan berubahnya nama tersebut kampus Politeknik STIALAN Jakarta semakin dikenal dikalangan masyarakat umum karena selama ini user kami adalah Kementerian, Lembaga, Pemda,TNI/Polri,BUMN,BUMD
"Jadi kampus ini dulu hanya dikenal sebagai tempat kuliah aparatur sipil negara (ASN). Namun, mulai tahun ini masyarakat umum bisa berkuliah di kampus negeri dengan biaya perkuliahan yang sangat terjangkau," tutur Nurliah.
Jadi, lanjut Nurliah, orangtua mempunyai alternatif untuk menguliahkan anaknya di kampus negeri. Ia uga menjamin, dosen atau pengajar yang ada Politeknik STIALAN Jakarta sudah memiliki sertifikasi kompetensi yang handal.
"Sehingga mahasiswa yang telah selesai berkuliah langsung bisa menerapkan ilmunya dtempat dirinya kerja nanti," jelasnya.
Nurliah berharap, dengan bergabungnya mahasiswa umum di kampus Politeknik STIALAN Jakarta ini akan lebih menambah semarak dan aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang ada.
"Karena selama ini kampus kami aktif saat pulang jam kerja sehingga pagi hari kegiatan kemahasisaan tidak tampak. Dengan adanya mahasiswa umum akan lebih lebih semarak lagi," tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kampus Politeknik STIALAN yang nyaman dan hijau, biaya kuliah tingkat Sarjana Terapan dan Magister Terapan di Politeknik STIALAN Jakarta lebih murah dibandingkan dengan perguruan tinggi lain.
Menurut Nurliah, tahun ini untuk program strata satu atau sarjana Politeknik STIALAN Jakarta menerima sekitar 400 siswa, program strata dua menerima 200 orang dan program doktor hanya menerima 8-12 orang.
"Di samping biaya kuliah yang murah lokasi Politeknik STIALAN Jakarta juga strategis di pusat kota Jakarta. Sehingga, mudah dijangkau dari manapun," pungkas Prof Nurliah. (Ol-09)
DPR RI dapat mengevaluasi jabatan publik lembaga yang terpilih melalui mekanisme fit and proper test. Independensi lembaga negara dinilai terancam.
Anggota Komisi II DPR RI dari PKS, Aus Hidayat Nur menilai perbaikan sistem pendidikan harus menjadi prioritas utama dan mendorong perbaikan kaderisasi politik.
Sejatinya para penyelenggara negara dan daerah, lebih khusus pimpinan lembaga atau komisi negara atau kepala daerah, menjadi figur yang memberi teladan bagi publik
PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron membeberkan alasan pihaknya kebut revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) menolak isu peleburan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Ombudsman. Lembaga Antirasuah dinilai masih dibutuhkan masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved