Tahun Depan, BAN SM Rekomendasi 114 Sekolah Ditutup

BADAN Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BA N-S/M) merekomendasikan kepada pemerintah menutup sebanyak 114 sekolah pada 2020.

Sekolah tersebut terdiri 25 sekolah berstatus negeri dan 89 lainnya sekolah swasta. BAN-S/M juga merekomendasikan sebanyak 46 sekolah untuk digabung dan 1.256 sekolah dibina. Semua sekolah tersebut berstatus tidak terakreditasi (TT).

Anggota BSN-S/M Itje Chodidjah mengutarakan, sebagian besar sekolah yang direkomendasikan untuk ditutup, digabung dan dibina terkendala jumlah guru dan tenaga kependidikan. Sekolah tersebut menyebar di daerah terluar, terdepan dan tertinggal ( 3T).

Itje mengingatkan, jika rekomendasi tersebut tidak disikapi serius oleh pemerintah daerah, para siswa amat dirugikan.

“Pasalnya para siswa tidak mendapatkan pendidikan yang memenuhi standar. Bagaimana mau belajar dengan baik jika jumlah guru dan siswa di sebuah daerah tidak memenuhi syarat dan ketentuan, "kata Itje Chodijah didampingi Kepala BAN SM di Jakarta, Rabu (18/12).

Itje mencontohkan hal itu ditemui pada sekolah jenjang SMA di Nusa Tenggara Timur yang hanya memiliki tiga orang guru dan jumlah siswa di sekolah itu hanya 11 orang.

''Kami merekomendasikan pada pemerintah agar sejumlah sekolah ditutup bagi kebaikan guru dan siswa terkait,'' tukasnya.

Namun begitu, Kepala BAN -S/M Toni Toharudin mengutarakan, terdapat peningkatan 5 persen pada asesmen tahun ini dibandingkan tahun lalu untuk jumlah sekolah terakreditasi A.

Dikatakan, dari total 62.365 sekolah yang diakreditasi, sebagian besar masih terakreditasi B. Total sekolah yang terakreditasi A sebanyak 15.805 sekolah atau sekitar 25,3 persen dari total sekolah yang diakreditasi.

Menurutnya , yang terkreditasi B sebanyak 33.827 sekolah (54,24 persen) dan yang terakreditasi C sebanyak 11.317 sekolah (18,15 persen).

Toni menjelaskan fokusnya ada tiga, sekolah yang baru diakreditasi, sekolah yang reakreditasi dan akreditasi untuk sekolah yang sertifikatnya kadaluarsa lebih dari setahun.

" Hasil dari akreditasi ini kami berikan kepada Kemendikbud, pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota. Agar sekolah yang tidak terakreditasi dan masih terakreditasi C diintervensi dengan kebijakan khusus,” tegas Toni

Dia menjelaskan , akreditasi merupakan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( UU Sisdiknas). Akreditasi sangat strategis untuk menentukan kelayakan program pemerintah dan satuan pendidikan. Menurut dia, akreditasi tahun ini merupakan hasil dari penerapan akreditasi berbasis kinerja guru, manajemen sekolah, mutu lulusan dan proses kegiatan belajar mengajar.

“Pada tahun tahun sebelumnya, asesmen akreditasi berbasis administrasi. Sekarang paradigmanya kami ubah sesuai perintah Mendikbud,” ujar Toni.

Dia mengutarakan dan berkomitmen asesmen akreditasi dilakukan lebih terbuka, profesional dan terpercaya yakni para asesor yang bertugas melakukan penilaian langsung ke sekolah tidak menerima gratifikasi. Asesor yang melanggar kode etik tersebut langsunf dijaruhi sanksi berat berupa pencabutan sertifikat asesor seumur hidup.

BAN SM lanjut dia, terus melakukan perbaikan, mulai tahun ini sistem penilaian menggunakan teknologi, secara online sehingga lebih transparan.

Toni mengungkapkan pihaknya menjatuhkan sanksi terhadap 5 anggota BAN-S/M provinsi karena berkinerja jelek.

"Kami juga menjatuhkan sanksi pencabutan sertifikat terhadap 39 asesor yang terbukti melanggar kode etik dan norma pelaksanaan akreditasi,” tandasnya. (OL-11)