Pencegahan PTM Masih Wacana

PENCEGAHAN penyakit tidak menular (PTM) yang membebani keuangan negara, masih sebatas wacana. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Arah Kebijakan Kesehatan dalam JKN yang diadakan Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia, di Kampus Salemba, Jakarta, kemarin.

"Faktanya, anggaran kesehatan lebih besar untuk pengobatan, tanpa adanya penguatan di layanan primer seperti puskesmas," kata Direktur Utama RSCM periode 2006-2011 Prof DR dr Akmal Taher, SpU (K).

Ia lalu menyinggung soal kebijakan pemerintah yang belum maksimal dalam pengendalian label gula, garam, dan lemak (GGL) pada pangan olahan. Konsumsi GGL yang berlebih meningkatkan risiko sejumlah penyakit tidak menular pada masa mendatang.

Akmal melanjutkan, penguatan layanan juga harus dilakuan dengan menempatkan dokter setara spesialis dan perawat kesehatan masyarakat di puskesmas.

"Penguatan layanan primer dibutuhkan untuk menekan angka rujukan ke rumah sakit dan mengurangi biaya kesehatan yang harus ditanggung negara," tegasnya.

Senada, anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan, tanpa penguatan layanan primer, anggaran JKN tidak akan cukup, berapapun digelontorkan negara.

Merujuk pada Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018, prevalensi stroke telah naik dari 7% menjadi 10,9%. Penyakit ginjal kronis naik dari 2% menjadi 3,8%. Pun demikian diabetes, naik dari 6,9% menjadi 8,5%. Hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%.

Tingginya angka rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit dibenarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Hampir setengah pasien mengakses layanan kesehatan tingkat lanjutan (RS)," ucapnya.(Ind/H-2)