Enam Program Pendidikan di Nawacita Jadi Prioritas

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan enam program prioritas yang merujuk pada Nawa Cita Kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2015-2019.

Keenam program itu, yakni Program Indonesia pintar (PIP), Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Zonasi Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, dan Digitalisasi Sekolah.

Sejumlah program bertujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Indonesia. Misalnya, PIP yang dirancang untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin ataupun rentan miskin agar tetap mendapatkan layanan pendidikan formal dan nonformal. Program itu tidak hanya menyasar daerah perkotaan, tetapi juga daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Selanjutnya, PPK merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong peran tripusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya menumbuhkan nilai religius, nasionalisme, kemandirian, dan integritas.

Kemudian, melalui kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas, inovasi, serta daya saing bangsa. Hal ini tecermin dari semakin banyak lulusan SMA yang dapat bersaing dengan lulusan serupa dari negara lain.

Hal lainnya adalah program zonasi pendidikan yang dimulai sejak 2017. Program itu untuk menghilangkan kastanisasi di lingkungan pendidikan. Hingga saat ini zonasi menghasilkan sejumlah dampak seperti melahirkan perhitungan kebutuhan dan distribusi guru pada setiap zona pendidikan. Terkait bidang kebudayaan, undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan akhirnya telah disahkan. Capaian pemajuan kebudayaan ditandai dengan pelaksanaan program Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di semua provinsi.

Terakhir, program digitalisasi sekolah, ialah langkah pemerintah untuk mempersiapkan sekolah memasuki era revolusi industri 4.0. Digitalisasi sekolah secara resmi diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada September 2019, yang ditandai dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Program PIP

Bicara mengenai Program Indonesia Pintar atau PIP, program ini adalah salah satu program bantuan pemerintah yang menyentuh masyarakat secara langsung. Pada awal implementasi, bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin berupa uang tunai.

Dana itu untuk memenuhi kebutuhan personal yang tidak dicakup bantuan operasional sekolah (BOS). Di antaranya perlengkapan dan iuran sekolah, seragam, dan biaya transportasi dari rumah ke tempat belajar. Penerima PIP di jenjang sekolah dasar (SD) mendapat bantuan dana Rp450 ribu per tahun, jenjang sekolah menengah pertama (SMP) Rp750 ribu per tahun, serta jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK) Rp1 juta per tahun.

Pada pertengahan 2017-2018, kemudian mekanisme penyaluran dana bantuan PIP diubah. Bantuan tidak diserahkan secara langsung, tetapi disalurkan melalui kartu KIP-ATM, yakni kartu yang diterbitkan bank penyalur untuk siswa tercatat sebagai penerima bantuan. Lewat KIP-ATM tersebut, dana dapat diambil melalui anjungan tunai mandiri (ATM) terdekat.

Sebuah lembaga survei nasional merilis keberhasilan PIP pada Januari 2019. Program itu menduduki peringkat kedua lantaran paling menyentuh langsung masyarakat, setelah Program Indonesia Sehat. Ke depan, target penerima PIP akan terus ditingkatkan guna memperkuat target pemerintah khususnya dalam mempersiapkan tenaga kerja berkompeten dan memperkuat program Wajib Belajar 12 Tahun.

Pendidikan vokasi

Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, bonus demografi jadi perhatian khusus Kabinet Kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja yang bersaing di pasar global. Bahkan, Presiden Joko Widodo kerap kali menegaskan urgensi peningkatan daya saing sumber daya manusia dan revitalisasi pendidikan vokasi secara terpadu untuk menyongsong bonus demografi.

Revitalisasi pendidikan vokasi diartikan lebih pada menyiapkan tenaga kerja berdaya saing, terampil, bermutu, serta relevan dengan tuntutan dunia kerja. Targetnya, Indonesia dapat menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor tujuh dunia pada 2030.

Soal revitalisasi pendidikan vokasi, Kemendikbud memiliki peran sangat strategis. Di antaranya melalui program revitalisasi SMK, pendidikan khusus, serta lembaga kursus dan pelatihan. Revitaliasasi SMK memiliki payung hukum Instruksi Presiden Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi SMK. Kehadiran Inpres ini sebagai upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia lulusan SMK.

Sebagai tindak lanjut regulasi, Kemendikbud bahkan menyusun peta jalan revitalisasi SMK. Pemenuhan kebutuhan guru produktif serta peningkatan kompetensi guru produktif dilakukan melalui program keahlian ganda. Untuk meningkatkan kompetensi guru produktif di SMK, Kemendikbud juga mendorong kepemilikan sertifikasi keahlian sesuai bidang. Terkait dengan ini, Kemendikbud bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) terus mengembangkan SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1). LSP-P1 ini kian meningkat dan mencapai 914 lembaga pada 2019.

Pada sisi lain, Kemendikbud memberikan bantuan pengembangan teaching factory di SMK. Teaching factory merupakan konsep pembelajaran di SMK berbasiskan produksi barang atau jasa yang mengacu pada standar serta prosedur dunia industri. Saat ini, teaching factory mencapai 500 unit.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) juga kian diberdayakan. Upaya untuk meningkatkan peran LKP diwujudkan melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja serta program Pendidikan Kecakapan Wirausaha. Kedua program itu bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja serta mendorong jiwa wirausaha. (Tes/S5-25)