Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SAMPAH laut masih menjadi salah satu problem global, termasuk di Indonesia. Namun, hingga kini belum ada data dasar terkait pencemaran sampah di laut. Oleh karena itu, Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan penelitian guna mengumpulkan data dasar pencemaran sampah laut di Indonesia.
Penelitian menggunakan pendekatan sampah laut terdampar dengan mengadaptasi metode standar dari NOAA Technical Memorandum NOS-OR & R-46, khususnya metode shoreline survey methodology dan NOAA Technical Memorandum NOS-OR & R-48. Kajian monitoring sampah laut terdampar dilakukan di 18 lokasi di Indonesia, seperti Aceh, Padang, Pulau Pramuka, Semarang, Pontianak, Denpasar, Mataram, Makassar, Manado, Ambon, hingga Biak selama 13 bulan, dari Februari 2018 sampai Maret 2019.
Ada tujuh jenis sampah laut, yakni plastik dan karet, logam, kaca, kayu olahan, kain, dan bahan berbahaya. Namun, penelitian ini difokuskan pada sampah plastik karena adanya dominasi dan ancaman plastik yang tinggi pada ekosistem dan biota laut.
LIPI menggandeng sejumlah pihak di lokasi penelitian, yaitu Institut Pertanian Bogor, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Sriwijaya, organisasi nonpemerintah Diver Clean-up in The Action, beberapa UPT LIPI, masyarakat, nelayan, hingga pemulung di sekitar lokasi. "Ini merupakan pertama di Indonesia yang terintegrasi dan mengambil sampel di lapangan karena selama ini baru model. Kita enggak pernah tahu ini faktanya benar apa enggak, validasi di lapangan apa enggak," kata Peneliti Oseanografi LIPI Muhammad Reza Cordova di Jakarta.
Hasil monitoring menunjukkan persentase rata-rata sampah plastik berkisar 35,79 sampai 59,37% dari total sampah laut yang terdampar atau sekitar 1,96 sampai 4,56 plastik/m2 atau 29,69 sampai 197,45 g plastik/m2/bulan.
Dari total 18 lokasi pengamatan, tercatat lima kawasan pantai dengan sampah plastik terbanyak, yakni Padang, Makassar, Manado, Bitung, dan Ambon. Kelimanya memiliki persentase sampah plastik lebih dari 50% dengan jumlah lebih dari 4 pcs/m2 dan berat rata-rata lebih dari 190g plastik per m2.
Sampah plastik yang dominan ditemukan ialah sampah plastik sekali pakai (SPSP), seperti kantong kresek, sedotan, puntung rokok, dan styrofoam. Biasanya sampah plastik terdampar pada musim angin muson barat (Oktober hingga Maret) lebih tinggi jika dibandingkan pada musim angin muson timur (April hingga Oktober). Estimasi sampah plastik yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat (landbase dan seabase) ialah 268,740 sampai 594,558 ton per tahun. (Aiw/H-1)
Selain tidak membuang sampah, para siswa sekolah dasar diajak untuk tidak menambah sampah dengan cara membawa botol minum sendiri.
dampak negatif dari efek rumah kaca yaitu kondisi yang membahayakan bumi dan sudah terasa sejak tahun 80an dan hingga kini semakin besar dampaknya
MOTIF bunga pada model fesyen memang cukup banyak digandrungi di modest fashion. Selain itu, warna pastel dan warna monokrom juga merupakan salah satu pilihan outfit yang cukup digemari
Intensitas hujan tinggi yang terjadi beberapa hari ini telah menyebabkan sampah kiriman dari Sungai Citanduy berserakan di pantai barat.
Kebakaran itu menyebabkan pengelola TPA menutup sementara pembuangan sampah ke lokasi. Akibatnya, tumpukan sampah pun berserakan di banyak objek wisata.
Seorang warga membuang sampah yang dibungkus dalam beberapa kantong plastik
Kota Cilegon, Banten siap memanfaatkan aspal dari bahan plastik sepanjang 20 kilometer.
Pada 2018, mengaspal 6.372 meter area pabrik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Banten, Indonesia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melarang tempat-tempat perbelanjaan menggunakan kantong plastik sekali pakai. Aturan tersebut berlaku efektif 1 Juli 2020.
Perlahan, pembeli yang datang berbelanja sudah menyadari adanya kebijakan itu. Namun, mereka tetap mau membayar daripada harus membawa kantong sendiri dari rumah.
Dari sosialisasi rancangan pergub yang telah dilakukan sejak awal Januari, lebih dari 50% pedagang pasar tradisional dan retailer serta masyarakat setuju penerapan pergub itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan alasan bahwa pergub tersebut belum disahkan karena masih ada poin-poin yang harus dibereskan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved