Sektor Pertanian Alami Dampak Terberat

SEMAKIN panasnya suhu bumi diiringi dengan kenaikan muka air laut merupakan dua kombinasi berbahaya yang mengancam sektor pertanian di tahun-tahun mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, hal ini harus segera diantisipasi.

“Produktivitas tanaman tidak akan maksimal lagi. Sekarang kesesuaian tempat juga sudah bergeser seperti Apel Malang di Batu tidak cocok lagi di sana, harus yang lebih naik lagi. Lebih naik lagi berarti dengan segala risikonya termasuk membuka lahan dan tanaman yang lain,” ungkap Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Dodo Gunawan di Jakarta, pekan lalu.

Dodo menilai, salah satu cara untuk ­mengantisipasi kemungkinan terburuk ialah dengan mengembangkan riset berbasis pangan. “Salah satunya tentang pertanian dengan varietas tanaman pangan yang tahan kering. Jadi sekarang banyak dikembangkan varietas padi jagung atau apa pun yang tahan menghadapi kondisi yang lebih ke-ring,” tukasnya. 

Dalam waktu 10 tahun terakhir, sambungnya, kenaikan muka air laut hingga 10 sentimeter telah terjadi di berbagai daratan di bumi. Dodo mengatakan, hal itu sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat di pesisir. “Suhu akan terus naik melebihi dua derajat dan tidak bisa terkendalikan. Bahkan di Maldives sudah berteriak kalau negaranya akan hilang,” cetusnya.

Di Indonesia, katanya, kenaikan muka air laut mengancam daerah pesisir seperti di Cengkareng, Jakarta Barat. 

Siapkan embung
Dalam merespons kondisi itu, menurutnya, BMKG telah membuat skenario kesiapan dan kemampuan negara dalam mereduksi kondisi dampak perubahan iklim, termasuk anggaran yang harus disiapkan lewat pembangunan rendah karbon. Skenario yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 itu dibuat hingga yang terburuk.

“Untuk penggunaan batu bara sebagai energi tanpa ada pengurangan, itu skenario terburuk yang akan terjadi dan ­implikasinya itu akan berdampak pada semua sektor,” imbuhnya. 

Di Tanah Air, perubahan iklim bisa dirasakan dari berubahnya jadwal musim kemarau dan hujan. Berdasarkan simulasi BMKG, kondisi cuaca ekstrem tersebut diperkirakan semakin sering terjadi.

“Yang di daerah hujan akan semakin banyak hujan, daerah yang selama ini kekeringan akan semakin banyak kekeringan ke depan. Jadi iklim berubah itu nyata.” 

Dalam menghadapi dua musim kemarau dan hujan yang berubah menjadi bencana setiap tahun ini menurutnya harus sudah menjadi kesadaran bersama agar melahirkan solusi yang jangka panjang atau mengikat. “Adaptasi perubahan iklim salah satunya setiap daerah memiliki embung-embung yang bisa difungsikan saat musim kering dan penghujan,” serunya.

Direktur World Resources Institute (WRI) Indonesia Nirarta Samadhi menyerukan agar pemerintah maupun masyarakat Indonesia bersiap menghadapi imbas meningkatnya suhu bumi, salah satunya dengan menjaga kawasan hutan yang dibarengi dengan upaya pengurangan emisi.

“Kita perlu bergegas melakukan tindakan agar peningkatan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat. Jika kita hanya fokus pada upaya pengurangan emisi, maka peningkatan suhu bumi kita akan berada pada titik di atas 3 derajat,” tukasnya.

Jika daerah melakukan upaya antisipatif, pemerintah pun sudah menyiapkan insentif khusus melalui dana perlindungan lingkungan (DPL) yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 

DPL disiapkan sebagai insentif bagi daerah yang telah melakukan upaya perlindungan lingkungan dan memberikan manfaat positif. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemberian DBL itu akan didasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mencakup luas area yang dilindungi, apakah itu hutan atau laut. (H-2)