Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo telah meminta aparat penegak hukum maupun penanggulangan bencana untuk menyelesaikan perkara kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap di sebagian wilayah di Indonesia.
"Sudah tiga hari lalu saya telepon BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk segera diselesaikan. (Antara lain) di Riau, Palangka Raya," kata Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara seperti dilansir dari Antara, Rabu (31/7).
Baca juga: KPK Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Bakamla
Menurut Presiden, masalah kebakaran hutan saat ini masih dapat diatasi dengan pemadaman melalui helikopter.
Sebelumnya, terjadi kebakaran lahan di Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi yang terdapat lima lokasi titik api pada Selasa (30/7/2019).
Kepolisian resort (Polres) Muarojambi bersama anggota TNI setempat telah bersama-sama melakukan pemadaman kebakaran lahan seluas 20 hektare yang ada di kecamatan itu. Selain itu, citra satelit dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Pekanbaru, pada Kamis (25/7) pagi menunjukkan adanya empat titik panas indikasi awal kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau. Masing-masing ada dua titik panas yakni di Kabupaten Pelalawan, dan Siak.
Data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat sebanyak 1.502 personel satuan tugas (Satgas) penanggulangan bencana akibat asap kebakaran hutan dan lahan diterjunkan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan beberapa telah diterjunkan di beberapa provinsi diantaranya Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. (Ant/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved