Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penanganan dan tanggap bencana dan tidak perlu menunggu penganggaran dari pemerintah pusat.
"APBD Provinsi, Kota/Kabupaten yang rawan bencana, sering longsor atau banjir dianggarkan dulu, jangan sedikit-sedikit menunggu pusat," kata Tjahjo usai membuka Rakernas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Jakarta, Selasa (16/7).
Baca juga: Aktivitas Pariwisata The Nusa Dua Normal Pasca Gempa
Guna memaksimalkan penganggaran di daerah, Kemendagri, kata Tjahjo, akan segera mengirimkan radiogram agar penganggaran penanganan bencana ditingkatkan. Selain itu, Kemendagri juga akan bekoordinaai dengan Pemda setempat.
"Sudah hampir dua bulan belum hujan, maka ketersediaan air bersih, hemat air, dan penanganan serta antisipasinya akan terus dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan BMKG melalui Pemda," tukasnya.
Pernyataan Mendagri tersebut terlontar saat disinggung mengenai hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Senin (15/7) kemarin terkait dengan peristiwa kekeringan di sejumlah daerah. (OL-6)
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
PEMERINTAH daerah atau pemda diminta untuk melakukan efisiensi serta melakukan terbobosan untuk pemasukan daerah mencegah PHK PPPK
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved