Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius memberikan pembekalan tentang bahaya radikalisme terorisme kepada 1.700 pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di Jakarta, Selasa (9/7).
Suhardi mengatakan, para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR harus memiliki kewaspadaan tinggi untuk dapat mencegah masuk paham radikal teroris sekaligus untuk mencegah timbul aksi teroris pada proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR.
Kementerian PUPR, lanjut Kepala BNPT, ditugaskan oleh negara untuk membuat konstruksi dan mengelola keuangan negara yang cukup besar.
"Kalau sampai ada pegawai di lingkungan Kementerian PUPR yang terpapar paham negatif radikalisme dan sebagainya hal tersebut akan membahayakan secara nasional," ujar Suhardi.
Baca juga: Lembaga Visi Indonesia-Kemenag Ajak Masyarakat Lawan Radikalisme
Menurut mantan Kepala Divisi Humas Polri ini, ancaman penyebaran paham radikal terorisme tidak hanya di lingkungan pegawai, proyek- proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR juga harus mendapatkan perhatian untuk dilindungi dari aksi terorisme.
"Direktur Perindungan BNPT nantinya juga bisa memberikan masukan mengenai proyek objek vital nasional agar terhindar dari aksi
terorisme," kata Suhardi.
Sementara Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti, mengatakan, pembekalan Kepala BNPT kepada pegawai di lingkungan Kementerian PUPR itu sangat perlu untuk bisa menghindari adanya penyebaran radikalisme dan terorisme di lingkungan Kementerian PUPR.
"Tentunya apa yang telah disampaikan Kepala BNPT ini sangat berharga bagi kita semua dalam membangun Indonesia yang lebih maju ke
depannya," ujarnya. (OL-1)
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Saat ini kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat langkah strategis mengatasi radikalisme.
Program berupa pelatihan kewirausahaan berbasis perempuan ini merupakan wujud women empowerement di sisi lingkup yang lebih luas dan berkelompok.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved