Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENDAFTARAN penerimaan peserta didik baru atau PPDB menyisakan ruang kongkalikong antara pihak sekolah dengan orang tua calon siswa.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaiufuddin mengungkapkan kcurangan tersebut dinilainya sangat terorganisasi dan rapi dengan cara jual beli kartu keluarga (KK) palsu.
"Setiap kebijakan ideal apapun, selalu ada proses menyeleweng, dulu SKTM (surat keterangan tidak mampu) diselewengkan, sekarang dengan zonasi jarak, setengah murid SMP tertentu tiba-tiba mereka punya KK baru, di dekat sekolah SMA tertentu," ujarnya di Jakarta, Senin (1/7)
Baca juga: Daerah Kaji Aturan Sistem Zonasi PPDB
Jual-beli KK bodong, berdasarkan temuannya terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Para orang tua calon murid rela membeli KK senilai Rp13-35 dari oknum sekolah. Kondisi ini bertambah buruk dengan lemahnya verifikasi sekolah untuk memastikan keaslian dokumen keluarga tersebut.
"Bahwa terjadi banyak perpindahan. Anak-anak itu dititipkan ke KK toko alamat sekolah digunakan untuk dijadikan KK yang berisikan 10 orang anak dalam satu keluarga,"cetus plitisi Partai Golkar itu.
Dia berharap kondisi ini harus segera dibenahi sehingga kecurangan dalam setiap kebijakan baru pemerintah bisa memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas. (OL-8)
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
TIDAK semua keberangkatan dimulai dengan surat tugas. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, dari panggilan hati yang tidak bisa ditunda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved