Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan UN Environment kembali memperkuat inisiatif kerja nyata atasi polusi laut di Asia Pasifik. Melalui Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA), sejumlah pakar lingkungan hidup dari sembilan negara berkumpul di Nusa Dua, Bali, sejak kemarin.
Pertemuan itu diselenggarakan untuk membahas permasalahan sampah laut dan menyusun solusi berkelanjutan secara bersama yang akan disampaikan pada The 24th Intergovernmental Meeting of the COBSEA pada 19-20 Juni 2019.
“Meskipun telah ada upaya yang dilakukan secara internasional, regional, dan nasional, masih terindikasi masalah sampah laut terus memburuk. Hampir semua negara mengalami masalah yang sama dan tidak hanya dialami Indonesia,” ujar Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, yang memimpin delegasi Indonesia.
Karliansyah meyakini tidak ada solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah sampah laut. Tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan ialah pengelolaan limbah yang lebih baik di darat dan di laut serta kegiatan pendidikan dan kampanye peningkatan kesadaran untuk membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat.
“Menangani sampah laut tidak hanya dengan mencegah timbulan sampah sejak dari sumbernya, tetapi juga perlu menangani sampah laut yang ada di lingkungan laut dan pesisir,” tukasnya.
Koordinator COBSEA dari UN Environment, Jerker Tamelander, menilai kebijakan Indonesia menangani sampah laut merupakan suatu hal yang ambisius, tetapi optimistis tercapai.
Indonesia, ujarnya, telah melangkah lebih di depan melalui berbagai perencanaan dan implementasi aksi yang dapat disampaikan kepada negara lain.
“Pertemuan yang diselenggarakan hari ini (kemarin) merupakan pertemuan teknis untuk membahas substansi permasalahan sampah laut dan memberikan rekomendasi pada Intergovernmental Meeting pada Rabu (19/6) nanti,” ujar Tamelander. (OL/X-10)
Melampaui sidak terminal, inilah 5 kebijakan radikal Menteri LH Hanif Faisol untuk tuntaskan krisis sampah nasional melalui sistem MRF dan Gakkum.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran untuk mengurangi timbulan sampah selama perjalanan.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkirakan total sampah yang dihasilkan selama periode mudik bisa mencapai sekitar 71.960 ton.
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
Pemda mengakui adanya kendala pengangkutan akibat daya tampung TPA yang sudah tidak memadai.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti pengelolaan sampah di sejumlah terminal bus yang dinilai masih jauh dari standar lingkungan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyatakan rest area menjadi salah satu titik penting untuk mendorong perubahan budaya pengelolaan sampah di masyarakat.
WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono menyoroti potensi lonjakan jumlah pemudik pada musim mudik Lebaran 2026.
Melalui pendekatan edukasi dan pemanfaatan teknologi, program-program ini bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah di tempat pembuangan akhir sekaligus memberdayakan masyarakat.
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
Longsor sampah di TPST Bantargebang menjadi peringatan bagi tata kelola sampah Jakarta. Pemprov DKI diminta memperkuat pemilahan dari rumah dan pemberdayaan bank sampah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved