Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan UN Environment kembali memperkuat inisiatif kerja nyata atasi polusi laut di Asia Pasifik. Melalui Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA), sejumlah pakar lingkungan hidup dari sembilan negara berkumpul di Nusa Dua, Bali, sejak kemarin.
Pertemuan itu diselenggarakan untuk membahas permasalahan sampah laut dan menyusun solusi berkelanjutan secara bersama yang akan disampaikan pada The 24th Intergovernmental Meeting of the COBSEA pada 19-20 Juni 2019.
“Meskipun telah ada upaya yang dilakukan secara internasional, regional, dan nasional, masih terindikasi masalah sampah laut terus memburuk. Hampir semua negara mengalami masalah yang sama dan tidak hanya dialami Indonesia,” ujar Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah, yang memimpin delegasi Indonesia.
Karliansyah meyakini tidak ada solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah sampah laut. Tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan ialah pengelolaan limbah yang lebih baik di darat dan di laut serta kegiatan pendidikan dan kampanye peningkatan kesadaran untuk membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat.
“Menangani sampah laut tidak hanya dengan mencegah timbulan sampah sejak dari sumbernya, tetapi juga perlu menangani sampah laut yang ada di lingkungan laut dan pesisir,” tukasnya.
Koordinator COBSEA dari UN Environment, Jerker Tamelander, menilai kebijakan Indonesia menangani sampah laut merupakan suatu hal yang ambisius, tetapi optimistis tercapai.
Indonesia, ujarnya, telah melangkah lebih di depan melalui berbagai perencanaan dan implementasi aksi yang dapat disampaikan kepada negara lain.
“Pertemuan yang diselenggarakan hari ini (kemarin) merupakan pertemuan teknis untuk membahas substansi permasalahan sampah laut dan memberikan rekomendasi pada Intergovernmental Meeting pada Rabu (19/6) nanti,” ujar Tamelander. (OL/X-10)
Pantai Ungkea, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan habitat alami di Morowali Utara, menjadi fokus utama pembersihan dari sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Pembersihan sampah kiriman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lancang, tetapi juga di pulau-pulau lainnya setiap harinya.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Pulau sampah yang sebelumnya menggunung di sebuah behas tambak di kampung itu sudah tidak terlihat lagi dan hanya menyisakan beberapa sisa sampah berserakan .
Pemerintah menyatakan akan membersihkan dan menata bangunan kumuh di sekitar TPA Sarimukti.
Program Adipura tidak lagi hanya menjadi simbol kota bersih, melainkan indikator strategis tata kelola persampahan modern, adil, dan berkelanjutan.
RDF Rorotan tetap menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan sampah, sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ke depan.
Asep mengatakan selama ini sampah dari kawasan PIK masih dibuang ke TPST Bantargebang. Di sisi lain, Asep menyinggung soal kondisi Bantargebang yang sudah penuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved