Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
SEKOLAH negeri tetap menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat. Hal itu terbukti dengan membeludaknya pendaftar pada hari pertama pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA/SMK di sejumlah daerah, kemarin. Para orangtua antre dari pagi, bahkan dini hari, demi bisa mendaftar seawal mungkin.
Di SMAN 3 Kota Bogor, Jawa Barat, misalnya, sebagian orangtua sudah mendatangi sekolah tersebut sejak kemarin dini hari. Di hari pertama, berdasarkan daftar hadir yang dibuat sendiri oleh orangtua calon murid, pendaftar mencapai 750 orang.
“Kami sudah simulasi, pro-ses per siswa butuh 20 menit. Jadi, sehari dengan 7 jam kerja, itu maksimalnya 300 orang. Tapi pendaftar datang dari jam 2 dini hari karena ber-anggapan yang daftar lebih dulu yang diterima,” ungkap Kepala SMAN 3 Kota Bogor, Endang Kusnawan.
Ia menjelaskan, dalam sistem zonasi, jika ada dua pendaftar punya jarak rumah-sekolah yang sama, nilai ujian nasionalnya juga sama, yang diutamakan diterima ialah yang usianya lebih tua, bukan yang mendaftar lebih dulu.
Antrean orangtua calon murid juga terjadi di SMAN 1 Lembang, Kabupaten Ban-dung Barat, Jawa Barat. Namun, sejumlah orangtua pada akhirnya harus kecewa karena layanan pendaftaran ditutup hingga antrean nomor 300.
“Hari ini saya bolos kerja, besok juga enggak masuk kerja lagi karena harus meng-urus anak,” ujar salah satu orangtua calon siswa, Asep Rahmat, 38, yang mendapat nomor antrean ke-460.
Kekecewaan juga dialami sejumlah orangtua di SMAN 2 Kota Tangerang, Banten. “Sejak pukul 07.00 WIB kami sudah mengantre. Tiba-tiba pukul 14.00 nomor antrean tersebut dihentikan sampai nomor 200,” kata Ophy yang memegang nomor antrean 308.
Akibatnya, Ophy beserta ratusan orangtua siswa lainnya pulang ke rumah dan harus kembali antre ke sekolah tersebut hari ini. Padahal, berkas asli seperti kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran anak sudah dikumpulkan di panitia PPDB. “Mudah-mudahan berkas-berkas itu aman, Karena kami tidak mendapat atau terima tanda berkas itu.”
Hal serupa terjadi di SMAN 14 Kota Tangerang, sebagian orangtua terpaksa pulang karena antrean dibatasi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 14 Kota Tangerang, Nur Nikmat, mengatakan antrean itu terjadi karena lamanya proses verifikasi berkas dan peng-ukuran jarak rumah calon murid dengan google map.
Waspadai calo
Sementara itu, di Kota Depok, Jawa Barat, orangtua calon murid mendapat tawaran dari calo yang menjanjikan bisa memasukkan anak mereka ke sekolah tertentu dengan imbalang uang.
“Sudah ada lima orang datang, mereka (calo) menawari untuk memasukkan anak saya ke SMA Negeri 1,” kata Siti Komala, 40, warga Jl Melati, Pancoranmas, kemarin.
Para calo itu, lanjutnya, rata-rata mematok harga Rp15 juta-Rp20 juta. Mereka menjanjikan bisa meloloskan calon murid karena punya hubungan dekat dengan pejabat terkait.
Atas kejadian tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika mengingatkan masyarakat agar tak tergiur dengan iming-iming calo. (SM/KG/DG/H-2)
ANGGOTA Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengatakan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) masih mengulang kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PPDB.
SPMB 2025 masih tetap menimbulkan sejumlah masalah dalam pelaksanaannya. Dapat dilihat ribuan calon murid SMK di Jawa Tengah merasa kecewa tidak diterima pada tahap pertama seleksi.
DUA kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kembali memicu diskusi luas mengenai arah pendidikan dasar di Indonesia.
Cari tahu jadwal lengkap pendaftaran SPMB Jakarta 2025 untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Simak tanggal prapendaftaran, pengajuan akun, dan jalur seleksi terbaru di sini.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya sosialisasi masif sistem penerimaan murid baru (SPMB) untuk menekan terjadinya kendala dalam memasuki tahun ajaran baru.
KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi dan menyambut baik atas upaya pemerintah dalam memperbarui dan memperbaiki sistem PPDB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved