Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin mengaku belum membahas rencana pembentukan kabinet rekonsiliasi dengan calon preisden sekaligus petahana Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut ia ungkapkan saat ditemui wartawan di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (11/6).
"Soal kabinet rekonsiliasi saya belum diberitahu oleh Pak Jokowi," tutur Ma'ruf.
Isu rekonsiliasi antara kekuatan pendukung Paslon 01 dan Paslon 02 mencuat seiring berakhirnya pesta demokrasi. Salah satu yang menjadi pembicaraan adalah rekonsiliasi dalam bentuk pemberian kursi menteri kepada pihak oposisi.
Ma'ruf melanjutkan, tidak menutup kemungkinan bagi partai-partai yang sebelumnya bersebrangan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) yaitu Demokrat dan PAN masuk bergabung dalam koalisi. Namun terkait jajaran menteri kabinet, Ma'ruf menilai semua itu ialah kewenangan sepenuhnya dari presiden.
"Kalau bergabung sih mungkin, kalau soal kabinet sih urusan Jokowi," tuturnya.
Baca juga: Pengamat: Kabinet Periode Kedua Jokowi Harus Lebih Kuat
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad berpandangan, bahwa peluang Jokowi merangkul oposisi mendapat posisi di pemerintahan sangat amat tergantung pada pandangan partai koalisi yang telah lebih dulu mendukung Jokowi-Ma'ruf sejak awal.
"Upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Jokowi semua tergantung pada partai-partai yang sudah lebih dulu masuk koalisi. Sejauh mana mereka menerima tawaran itu," jelas Nyarwi.
Pada Pemilu Presiden (pilpres) 2019 Jokowi-Ma'ruf diusung dan didukung oleh 9 parpol. Ke-9 parpol tersebut yakni PDI Perjuangan, PKB, Golkar, NasDem, Hanura, PPP, PSI, PKPI, serta Perindo. Dari 9 partai yang mendukung, 4 partai diantaranya tidak lolos ambang batas parlemen yaitu Hanura, PSI, PKPI, dan Perindo. (A-4)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved