Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMERINTAH akan menerapkan sistem verifikasi pemeringkatan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengatakan penerapan sistem itu bertujuan untuk menyisir KPM yang sudah layak graduasi dari PKH atau dinilai sudah mandiri. "Sistem ini akan mempermudah kita mendeteksi mana KPM yang sudah layak graduasi dan mana yang belum. Jadi, yang sudah layak graduasi tidak bisa dapat bantuan," kata Harry di Jakarta, kemarin.
Ia menambahkan, Kemensos telah menetapkan KPM harus bisa graduasi dalam 36 bulan (3 tahun) jadi peserta PKH. Untuk itu, pemerintah memberikan berbagai pelatihan kepada KPM PKH melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2).
"Dalam P2K2 kita berikan pengetahuan dan pelatihan kepada KPM. Seperti bagaimana menjaga kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan anak, usaha produktif, mendorong perilaku menabung, dan pengelolaan keuangan. Disamping itu, mereka juga diberi pendalaman kemampuan mencari usaha produktif sesuai kemampuan masing-masing," katanya.
Harry menjelaskan PKH merupakan bansos bersyarat yang juga diterapkan di sejumlah negara, seperti Filipina, Meksiko, dan Brasil. "Mereka juga menetapkan target agar KPM bisa graduasi. Tiap negara berbeda-beda, kalau di Filipina selama 7 tahun, di Meksiko dan Brasil selama 5 tahun," tambah Harry. Kemensos RI, kata Harry, menargetkan 800 ribu KPM PKH, atau sekitar 8% bisa tergraduasi tahun ini. (Ind/H-2)
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
PT Pos Indonesia atau PosIND sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved