Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada 20 Mei mendatang, komposer kebanggan Indonesia, Addie MS, memaknainya sebagai ajang memperingati awal kesadaran nasional Indonesia. Baginya, Harkitnas saat ini menjadi lebih bermakna karena maraknya politik identitas yang digaungkan belakangan.
"Saat ini Harkitnas menjadi lebih bermakna karena maraknya politik identitas. Dulu, 111 tahun lalu para pahlawan kita berjuang dengan jiwa raganya untuk mewujudkan satu kesadaran nasional dari berbagai suku agama di tengah penjajahan Belanda," jelas Addie saat dihubungi, pekan lalu.
Lebih lanjut, ayah dari Kevin Aprilio itu menambahkan bahwa saat ini setelah merdeka, Indonesia justru dihadapkan pada ancaman dari dalam yang berpotensi menceraiberaikan persatuan karena mengedepankan politik identitas.
"Aku berharap di Harkitnas ini kita kembali menyadari dan mengapresiasi perbedaan yang kita miliki sebagai bangsa yang majemuk," imbuh Addie.
Addie pun menyerukan agar masyarakat Indonesia jangan membiarkan politik identitas memecah persatuan Indonesia.
"Mari kita rawat dan kelola perbedaan ini menjadi satu harmoni seperti sinergi dari berbagai jenis instrumen musik dalam suatu orkestra. Kita adalah orkestra Indonesia," pungkas Addie. (Riz/S-4)
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved