Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIVERSITAS Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNVYK) mengadukan nasib pegawai tetap yayasan/pegawai non ASN di lingkungan PTN tersebut kepada Komisi X DPR RI, saat kunjungan kerja di kampus tersebut, Kamis (16/5).
Sebab sejak perubahan status dari perguruan tinggi di bawah Kementerian Hankam menjadi perguruan tinggi negeri masih menyisakan masalah.
Salah satunya adalah belum tuntasnya status pegawai tetap yayasan karena hingga saat ini Perpres tentang jenis-jenis jabatan fungsional (Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak/PPPK), dan ketentuan lainnya belum ada. Kementerian Ristek Dikti belum menerbitkan surat keputusan para pegawai tetap yayasan sebagai pegawai PPPK Kementerian Ristekdikti.
"Sampai hari ini, penyelesaian status kepegawaian bagi pegawai non PNS, atau yang dahulunya adalah pegawai tetap yayasan, masih belum tuntas,"
kata Rektor UPN Veteran Yogyakarta Moh Irhas Effendi, di depan Komisi X DPR RI yang melakukan kunjungan kerja di kampus ini.
baca juga: Perbaikan Jalan Pantura Harus Selesai H-10
Ia menambahkan, pegawai tetap non PNS sebenarnya telah mengikuti tes menjadi PPPK melalui formasi khusus pada Februari 2019. Dan berdasarkan ambang batas lulus, seluruh pegawai UPN Veteran Yogyakarta telah dinyatakan lulus. Namun hingga sekaranh surat keputusan sebagai pegawai PPPK Kemenristekdikti belum juga terbit.
Irhas meminta rombongan Komisi X DPR RI yang dipimpin oleh Djoko Udjianto bisa ikut memberikan solusi terhadap nasib para pegawai nonASN UPN Veteran tersebut. (OL-3)
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved