Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengajak para duta besar di ASEAN untuk melihat dan mengetahui berbagai upaya yang sudah dilakukan Indonesia untuk menangani dan mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Nurbaya mengajak negara subregional Asean yang menangani kebakaran hutan dan lahan mengunjungi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Saya memang melaporkan kepada Sekjen ASEAN bahwa kebijakan Indonesia sudah sangat berubah sesuai dengan komitmen Presiden Joko Widodo dengan intrumen kontrol yang bagus dan kita mengedepankan pencegahan," jelasnya, Kamis (2/5).
Baca juga: Siaga Darurat untuk Antisipasi Karhutla Riau
Kunjungan ke Kantor BMKG diikuti beberapa perwakilan negara dan Sekjen ASEAN Dato Lim Jock Hoi.
Nurbaya menuturkan koordinasi antarbadan saat ini sudah sangat terintegrasi. Selain teknologi yang digunakan di Tanah Air termasuk yang terbaik di dunia.
"Ini penting untuk memberikan gambaran kepada negara subregional untuk penanggulangan karhutla bahwa kita sudah berpengalaman dan teruji dalam teknologi dan pengetahuan," tuturnya.
Baca juga: Siti Nurbaya: Hanya Era Jokowi Perhutanan Sosial Bisa Dijalankan
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait negara dan badan yang mendukung penganan karhutla termasuk mempertimbangkan pentingnya memiliki intrumen kontrol dan teknologi untuk negara ASEAN. Sedangkan instrumen dan teknologi yang dimiliki Indonesia dapat diatur sedemikian rupa sistemnya sehingga tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk negara lain.
"Jadi tadi sekjen berpikir mungkin nanti harusnya negara di Asia harus punya yang seperti ini dan analisis kebakaran, arah angin, tsunami, dan lainnya."
Lebih lanjut dijelaskan kapasitas Indonesia sangat tinggi dalam hal peramalan meteorologi, klimatologi dan geofisika. Hal tersebut diharapakan menjadi pertimbangan dalam menentukan penempatan Asean Coordination Centre for Transboundary Polution Control.
"Antara BMKG dan KLHK selama ini juga telah terjalin kerja sama. Dari hasil observasi BMKG menunjukkan bahwa tingkat hotspot di Indonesia turun tajam dari 50.995 titik api pada 2015 menjadi 1.781 pada 2017," tandasnya.
Sekjen Asean Dato Lim Jock Hoi mengungkapkan sebagai negara Asia serta negara yang memiliki potensi bencana alam, sudah saatnya bersama menyelesaikan masalah bencana alam seperti tsunami, gempa bumi dan bencana alam lainnya.
"Terima kasih banyak kepada Ibu Menteri dan ini kunjungan ini sangat penting bagi smua dan kita sebaga orang Asia bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tsunami, gempa bumi dan lain-lain bagi kehidupan smua orang di Asia, terutama Indonesia," ungkapnya.
Dia mengatakan dalam kunjungan ke BMKG tersebut memberikan kesempatan negara Asia yang hadir untuk belajar dan pentingnya mitigasi bencana. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama dengan pemerintah dalam isu kebencanaan.
"Mungkin kita bisa bekerja sama sebagai orang Asia khususnya tentang perubahan iklim yang dihadapi di masa sekarang," tandasnya. (X-15)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
DI tengah upaya pemulihan dan penguatan pariwisata regional pasca-pandemi, kolaborasi lintas negara menjadi kunci untuk menggerakkan kembali sektor perjalanan di Asia Tenggara.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Sugiono menegaskan, peran ASEAN saat ini semakin penting sebagai jangkar stabilitas di Asia Tenggara.
TIONGKOK mulai mengoperasikan pulau Hainan di selatan sebagai Hong Kong Baru dengan sistem kepabeanan atau bea cukai baru, terpisah dari daratan utama. Bagaimana pengaruhnya terhadap ASEAN
Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan ada syarat yang diajukan Thailand sebelum gencatan senjata konflik Thailand vs Kamboja setelah pertemuan khusus ASEAN
Isu lingkungan dinilai semakin bergeser dari sekadar agenda konservasi menjadi persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas kawasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved