Komnas: Literasi Digital dan Sosial Perempuan Harus Ditingkatkan

KOMISIONER Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Siti Khariroh, mengatakan, literasi digital dan sosial perempuan harus terus  ditingkatkan agar tidak mudah direkrut kelompok radikal teroris untuk dijadikan pelaku kekerasan penyebar propaganda mereka.    

"Literasi digital jadi sangat penting karena apa yang dikonsumsi di internet tidak semua benar. Ada informasi yang menyesatkan, termasuk taktik rekrutmen kelompok radikal di internet, memang menyasar perempuan," kata Siti Khariroh di Jakarta, Jumat (22/3).   

Dalam kurun 10 tahun terakhir, lanjut dia, peran perempuan dalam jaringan terorisme mengalami pergeseran. Kalau dulu lebih banyak sebagai pendukung di balik layar, kini perempuan berada di garda terdepan.   

"Dulu jihadnya di rumah mengabdi pada suami, mendidik anak, yang disebut jihad shagir atau jihad kecil, tapi kemudian ada panggilan bahwa perempuan itu bisa melakukan jihad khabir dengan berada di baris terdepan menjadi pengantin bom," tuturnya.

Kasus bom bunuh diri Surabaya, bom Sibolga, bom panci Bekasi, rencana penyerangan Mako Brimob, dan terakhir penangkapan perempuan terduga teroris di Klaten menjadi bukti bahwa kaum perempuan telah aktif dalam gerakan kelompok radikal.    

Baca juga: Pemberdayaan Sosial Terus Digerakkan

Siti Khariroh menilai, terlalu mudahnya perempuan termakan propaganda kelompok radikal karena memang propaganda mereka di media sosial (medsos) sangat canggih. Kondisi itu ditambah para perempuan pengguna internet literasinya sangat kurang.   

"Banyak dari perempuan itu kemudian terpapar di media sosial, tertipu dengan janji dan propaganda ISIS. Dia yang aktif mencari informasi di internet, padahal dia sebenarnya teperdaya propaganda ISIS," katanya.

Siti Khariroh juga mengakui banyak kaum perempuan yang terlibat kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019.    

Ia menilai para perempuan itu sebenarnya tidak mengerti dunia politik. Namun, mereka terus dicekoki dengan informasi hoaks, seperti pemerintah akan melegalisasi zina, perkawinan sejenis, dan lain-lain yang sangat sensitif di masyarakat.   

"Bagi kami itu bagian dari kekerasan berbasis gender, menggunakan perempuan dengan informasi palsu, kemudian mereka diminta untuk
menyampaikan. Mereka tahu perempuan bisa memengaruhi tetangga hanya dengan sekadar ngobrol," pungkasnya. (OL-1)