Perpustakaan Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia

KEPALA Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando mengungkapkan jumlah perpustakaan yang tersebar di berbagai daerah berjumlah 164.610. Jumlah ini membuat Indonesia menempati urutan dua negara dengan jumlah infrastruktur perpustakaan terbanyak setelah India yang berjumlah 323.605 perpustakaan.

“Infrastruktur perpustakaan kita nomor dua dunia berada di bawah India dan di atas Rusia dengan 113.440 perpustakaan. Tiongkok di urutan keempat dengan 105.831 perpustakaan," ungkap Syarif dalam Rakornas Perpustakaan di Jakarta, Kamis (14/3).

Meski mampu mengalahkan negara maju seperti Rusia, namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan tingkat kemauan membaca masyarakat. Karena itu, perpustakaan nasional mendorong pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah memprioritaskan perpustakaan.

"Ini merupakan mandatori untuk mendirikan kelembagaan perpustakaan di provinsi, kabupaten dan kota, itu yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Baca juga: Perpustakaan Digital Kabupaten Purwakarta Pertama di Jabar

Secara de facto, lanjutnya, gerakan untuk menjadikan masyarakat gemar membaca baru dimulai sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

"Oleh karena itu sejak 2016 sampai sekarang dengan progres 94% itu sebenarnya luar biasa. Tetapi mendagri mendorong mandatori dari undang-undang itu dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah," imbuhnya.

Dia merinci PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur tentang pembentukan organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten dan ketersediaan perpustakaan menjadi urusan wajib atau prioritas yang harus dibentuk.

"Jadi dia (perpustakaan) bukan pilihan seperti Jakarta harus ada soal kehutanan, tapi di sini tidak ada hutan. Dan juga ada daerah yang diberikan pilihan, ada yang wajib," terangnya.

Syarif menambahkan saat ini jumlah pustakawan hanya sekitar 5000 orang. Sedangkan yang dibutuhkan 500 sampai satu juta orang pustakawan.

"Yang sekarang melakukan kerja dan beban ganda. Sabtu dan Minggu bekerja dari pagi hingga malam. Ini masih menjadi masalah kami," cetusnya.

Hingga kini masalah tersebut belum menemukan titik temu disebabkan kewenangan berada pada pemerintah daerah. Pihaknya pun sudah menyampaikan kepada Mendagri terkait kebutuhan pustakawan.

"Kewenangan kami membangun kapasitas pustakawan," tandasnya.(OL-5)