Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN seniman, budayawan, agamawan dan akademisi yang tergabung dalam Mufakat Budaya Indonesia (MBI) menggelar pernyataan sikap menanggapi situasi politik mutakhir jelang pemilihan presiden. Mereka mengimbau agar seluruh pihak menghentikan upaya politik yang memecah belah dan merusak kultur kebangsaan.
Budayawan yang juga koordinator MBI, Radhar Panca Dahana, menyatakan situasi saat ini mengkhawatirkan karena terjadi perpecahan kelompok masyarakat akibat perbedaan pilihan politik. Kondisi itu, menurutnya, makin merenggangkan rajutan kebangsaan. Konflik horizontal akibat perbedaan pilihan politik bahkan sudah terjadi hingga tingkat keluarga.
"Kami meminta untuk dihentikannya diskursif, ujaran dan sikap yang berpotensi merusak dan membusukkan tata hubungan sosial kultural masyarakat Indonesia yang sudah susah payah dibangun oleh para leluhur," ujarnya dalam pembacaan pernyataan sikap di Jakarta, Selasa (12/3).
Radhar melanjutkan, mobilisasi untuk kepentingan politik saat ini sudah mengkhianati nilai-nilai universal kemanusiaan. Syahwat kuasa politik kian tidak terkendali sehingga membawa dampak buruk bagi kehidupan sosial masyarakat yang terpecah-belah.
"Kami mengimbau agar kontestasi politik seperti Pilpres jangan sebagai ajang pertempuran semata untuk nafsu meraih kekuasaan semata," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Minta Waspadai Politik Pecah Belah
Akademisi Universitas Indonesia Donny Gahral Adian mengatakan terbelahnya masyarakat yang bermula dari pilihan politik telah merembet pada segregasi sosial. Masyarakat seolah terbelah dan hanya teridentifikasi oleh pilihan politik tertentu. Kearifan dan kemajemukan kultur bangsa, lanjut Donny, perlu direfleksikan kembali sebagai kekuatan untuk menguatkan kebangsaan.
"Harus diakui politik praktis saat ini sudah terang benderang membelah masyarakat kita dan ini bisa dimanfaatkan kekuatan asing yang ingin menguasai," tuturnya.
Adapun Ketua Umum Parisaddha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia, Suhadi Sendjaja, menyayangkan agama kerap diboncengi untuk kepentingan politik tertentu. Kecenderungan itu juga dilihat terjadi dalam kampanye Pilpres kali ini.
"Ini sangat mengkhawatirkan agama diboncengi untuk kepentingan kelompok. Agama harus dimoderasi. Kita harus kembali kepada ajaran-ajaran luhur dan universal yang ada dalam agama karena agama sejatinya untuk mendamaikan," ucapnya.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved