Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Kajian Pengembangan Berdikari dan Seword bekerja sama dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyelenggarakan lomba menulis bertema “Harus Pilih Jokowi Lagi.”
“Para penulis menuliskan argumentasi, pikiran, dan pendapatnya mengapa kita harus memilih Jokowi untuk periode 2019-2024. Jadi, lewat lomba tulis ini, kita mengajak rakyat memilih Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf,” kata Ketua Dewan Juri Usman Kansong yang juga Direktur Kominikasi Politik TKN di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (28/2).
Baca juga: Gerakan Optimistis Indonesia Maju
Dewan juri telah memilih 45 tulisan terbaik dari 657 artikel yang masuk. “Ke-45 tulisan akan dibukukan supaya bisa dibaca luas oleh masyarakat,” kata Usman.
Anggota Dewan Juri Arimbi Heroeputri menambahkan selain berbentuk buku, artikel terbaik dari lomba ini nantinya bisa juga diakses secara digital. “Supaya bisa dibaca lebih luas lagi,” katanya.
PKP Berdikari dan Seword akan melangsungkan pemberian award sekaligus pelincuran buku pada awal April 2019. (RO/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved