Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal menggerakkan aksi besar-besaran pembersihan sampah di seluruh daerah pada Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada 21 Februari, pekan depan.
Seluruh kabupaten/kota dan ratusan kawasan konservasi serta taman nasional akan menggelar pembersihan sampah serentak dan masif.
Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar mengungkapkan Menteri LHK Siti Nurbaya telah mengeluarkan surat kepada seluruh pimpinan daerah untuk memanfaatkan momentum HPSN dalam menggencarkan upaya pengelolaan sampah yang baik dan edukasi masyarakat.
"Tema HPSN tahun ini adalah Kelola Sampah untuk Hidup Bersih, Sehat dan Bernilai. Itu merefleksikan gerakan yang menyeluruh. Kita ingin menyampaikan ke publik persoalan sampah ini harus diselesaikan secara gotong royong tidak pemerintah sendiri," ujarnya di Jakarta, Senin (11/2).
Melalui surat edaran bernomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.0/2/2019 tertanggal 4 Februari 2019 itu, para kepala daerah diminta menyukseskan HPSN dengan sasaran antara lain menyinergikan upaya pengelolaan sampah antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
Baca juga : Komitmen Pemda Kunci Pengelolaan Sampah
Daerah juga diminta membangun paradigma baru mengenai sampah sebagai sumber daya melalui ekonomi lokal melalui daur ulang.
Surat edaran tersebut juga menyoroti kinerja pengelolaan sampah secara nasional pascaterbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Pengelolaan sampah saat ini dinilai masih perlu dioptimalkan dari hulu ke hilir. Itu artinya pengelolaan perlu dilakukan secara terpadu mulai dari sumbernya yakni dari rumah tangga hingga ke tempat pembuangan.
Novrizal mengungkapkan sepanjang tahun lalu telah terjadi penurunan jumlah timbulan sampah. Namun, data persisnya masih menunggu finalisasi untuk diumumkan.
"Sampah plastik misalnya kita hitung sudah menurun jumlahnya," imbuhnya.
Ia juga menyatakan inisiatif dan inovasi dari sejumlah daerah telah tumbuh berkembang. Salah satu contohnya dibuktikan dengan pengakuan UN Environmet yang melakukan peninjauan pengelolaan sampah di Tanah Air, salah satunya di Kota Surabaya.
Selain digelar serentak di berbagai daerah, pemusatan lokasi HPSN akan dilakukan di Taman Nasional Kepulauan Seribu.
Di sana akan digelar aksi bersih-bersih pantai dari sampah plastik. Menurut Novrizal, aksi itu sebagai momentum dan simbol keseriusan pemerintah yang menargetkan pengurangan sampah plastik di laut hingga 70% pada 2025. (OL-8)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Melampaui sidak terminal, inilah 5 kebijakan radikal Menteri LH Hanif Faisol untuk tuntaskan krisis sampah nasional melalui sistem MRF dan Gakkum.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran untuk mengurangi timbulan sampah selama perjalanan.
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkirakan total sampah yang dihasilkan selama periode mudik bisa mencapai sekitar 71.960 ton.
Anggota DPR RI Arif Riyanto Uopdana mendorong pembangunan TPS 3R dan TPA modern di Pegunungan Bintang demi atasi masalah sampah di Oksibi
Pemda mengakui adanya kendala pengangkutan akibat daya tampung TPA yang sudah tidak memadai.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved