Pemerintah Pusat dan Pemda Harus Lebih Kompak Tangani Bencana

KOORDINASI dan kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana dinilai masih belum maksimal. Masih ada jarak di antara keduanya yang kerap menghambat jalannya mitigasi bencana.

"Saya mengamati dan melihat bahwa pemda dan pemerintah pusat seakan tidak menyatu soal penanganan bencana. Keduanya seakan berjarak," ujar Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah perihal penanganan bencana 2018, di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (23/1).

Baca juga: Kemendagri Kirim Eselon I Pantau Sistem Zonasi Sekolah

Fahri mengatakan keduanya harus lebih berusaha bekerja sama. Itu sangat penting agar tidak ada kesalahan di lapangan. "Ayolah pemda jangan suka tertutup soal penanganan bencana. Pemerintah pusat juga," ujar Fahri.

Anggota Komisi VIII DPR, Rahayu Saraswati, mengatakan pengamatan di lapangan memang kerap ditemukan kebingungan mengenai komando di lokasi bencana. Umumnya, aparat di daerah kerap kebingungan siapa pihak yang paling berhak memberikan komando untuk bergerak di lokasi bencana.

"Banyak terjadi kebingungan di lokasi bencana. Siapa yang in charge jadi pemberi komando di lapangan. Aparat di lapangan jadi suka kebingungan," ujar Rahayu.

Baca juga: Fahri Hamzah: Debat tak Menarik Bisa Tingkatkan Golput

Sementara itu, Mendagri, Tjahjo Kumolo, mengatakan upaya perbaikan koordinasi dan pengawalan penanganan dan pencegahan bencana terus dilakukan, baik dengan pemda atau dengan BNPB dan BPBD.

"Tugas Kemendagri begitu terjadi bencana langsung kami kirim radiogram ke daerah setempat untuk segera membuat surat keputusan bahwa daerah itu dalam keadaan darurat bencana. Dasar surat itulah yang jadi iktisar BNPB dan kementerian terkait bisa menyalurkan anggaran," ujar Tjahjo. (OL-6)