Cinepolis: Bioskop Pertama di Indonesia yang Raih Sertifikat Halal dari MUI

CINEPOLIS, jaringan bioskop asal Meksiko berhasil meraih sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Jaminan Produk Halal (BJPH). Sertifikat ini menjadi bioskop pertama dengan sertifikat halal di Tanah Air.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait wajib halal bagi seluruh produk di Indonesia sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 33 Tahun 2014. Produk yang dimaksud adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik produk kimiawi, produk biologi, serta barang gunaan.

Dalam mengimplementasikan hal tersebut, salah satu bioskop di Indonesia, Cinepolis melakukan uji kehalalan dari berbagai produk minuman dan makanan yang disajikan. Setelah diuji oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mereka dinyatakan lolos dan berhak mendapatkan sertifikat halal.

Baca juga :  "Tuyul", "Tuak" dan "Beer" Dapat Sertifikat Halal, YLKI: Melanggar Penamaan Produk

Anthony Sondakh, Deputy CEO Cinepolis Indonesia mengatakan pihaknya merasa bangga. Pasalnya makanan dan miuman yang ada di bioskop sudah mendapatkan sertifikat halal.

“Kami sangat bangga menjadi bioskop pertama yang tersertifikasi halal di Indonesia. Melalui proses audit yang ketat dan memenuhi standar kehalalan dari pemerintah, kini masyarakat tidak perlu khawatir terkait kepastian halal produk makanan dan minuman yang tersedia di sini," ujarnya dalam acara konferensi pers yang digelar di Cinepolis, Jakarta, Jumat (11/10).

Ia menambahkan proses sertifikasi halal ini bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman, dari makanan maupun minuman yang tersedia di bioskop.

Baca juga : Wajib Sertifikat Halal Ditunda Sampai 2026, Pelaku Usaha Diminta tidak Berleha-Leha

“Kita juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh customer dan begitu juga bagi kaum musliman dan muslimin yang datang ke bioskop, yang menikmati makanan dan minuman, bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi itu halal. Makanya kita melakukan proses sertifikasi halal ini," tambahnya.

Ia mengatakan sertifikat ini berkat kerja sama antara LPPOM MUI dan BPJPH, meskipun melalui proses yang cukup ketat.

“Itu juga atas kerja sama yang baik dengan LPPOM MUI dan juga BPJPH, meskipun auditnya itu ketat, cermat tapi kita bisa bersama-sama melakukan audit tersebut dengan baik," pungkasnya.

Baca juga : RamenYA! Buka Cabang Ke-87 di Jakarta Timur

Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati mengatakan pemberian sertifikat halal itu melalui tahapan yang cukup panjang. Mengingat MUI harus melakukan audit terhadap 56 cabang di Indonesia.

“Tahapannya cukup panjang, kami lakukan audit ada 56 outlet di seluruh Indonesia dan tentu kami harus mengaudit semua, ada yang dilakukan harus ada di lokasi ada juga audit yang tidak kita lakukan, dengan cara yang berbeda," ujarnya.

Setelah melakukan audit, pihaknya kemudian melaporkan hasil kepada Komisi Fatwa MUI, sehingga sertifikat halal pun dapat dikeluarkan.

Ia menegaskan proses menjaga kehalalan sebenarnya bukan dari audit yang dilakukan, melainkan bagaiamana menjaga status kehalalan tersebut.

“Proses menjaga kehalalan ini tidak sekedar menghadapi audit, yang berat itu adalah bagaimana setelah dapat sertifikat halal, mempertahankan kehalalannya, sehingga bisa memberikan jaminan dan kepercayaan kepada masyarakat," tegasnya.