Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
MUHAMMADIYAH melalui Lembaga Seni Budaya (LSB) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sedang membuat film yang mengisahkan perjuangan Djuanda Kartawidjaja. Film akan diproduksi oleh Mixpro.
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Irwan Akib menilai, pembuatan film ini sangat penting karena masih banyak anak muda, termasuk kader muda Muhammadiyah yang belum mengetahui sosok Djuanda. Hadirnya Deklarasi Djuanda akhirnya mampu menyatukan Republik Indonesia seperti saat ini.
"Saya kira ini akan menjadi sangat penting bagi kita semua dan juga anak-anak kita ke depannya." lanjut dia dalam konferensi pers di Kantor PP Muhammadiyah, Senin (7/8). Kehadiran tokoh-tokoh Muhammadiyah itu bukan hanya untuk Muhammadiyah semata, tetapi untuk kepentingan bangsa ini, kepentingan kemanusiaan
Ketua LSB PP Muhammadiyah, Gunawan Budiyanto menyebutkan sosok Djuanda merupakan kader Muhammadiyah dari Jawa Barat. Djuanda lah yang menjadikan teritorial laut Indonesia dapat terintegrasi lewat Deklarasi Djuanda.
Baca juga: 8 Pesawat Tempur Tiongkok Dekati Perbatasan Laut Taiwan
Pada masa kemerdekaan, Soekarno paham bagaimana sulitnya menyatukan negara kepulauan, akan tetapi wawasan kebangsaan yang disampaikan Djuanda ini membahana, bagaimana menomorsatukan tujuan bangsa," papar dia yang menambahkan Deklarasi Djuanda menjadi kunci dari kedaulatan kelautan Indonesia dan mempersatukan bangsa.
Direktur Corporate Bank BCA, Widodo Mulyono menyampaikan, BCA mendukung pembuatan film Djuanda karena sosoknya sangat penting untuk diketahui oleh semua. "Djuanda, seorang tokoh besar pada masanya yang membuat Indonesia bersatu sehingga wilayah lautnya menjadi seperti hari ini," papar dia.
Baca juga: Upaya Meningkatkan Ekonomi Maritim Di Indonesia Yang Paling Mungkin Dilakukan
Anak-anak, lanjut dia, harus paham tentang sejarah. Indonesia tidak bisa seperti hari ini jika tidak ada tokoh-tokoh pendiri bangsa, salah satunya Djuanda.
Direktur MixPro, Andika Prabangkara menyebutkan, persiapan pembuatan film ini dilakukan hampir selama dua tahun. "Kita tetap nekat (membuat film Djuanda) karena tonggak NKRI ada Sumpah Pemuda, Proklamasi, dan Deklarasi Djuanda. Selain itu, tdak semua orang tahu pemersatu laut Indonesia adalah Djuanda. Laut Indonesia yang dulunya hanya 2 mil menjadi 12 mil," papar dia.
Saat ini, proses produksi masih pada tahap menyeleksi para aktor dan aktris yang akan berperan dalam film ini. Pencarian pemain akan dilakukan di DIY dan di Jawa Barat.
Sebelumnya, Mixpro sendiri sudah memproduksi tiga film sejarah Muhammadiyah dan Aisyiyah, yaitu Meniti 20 Hari, Sembilan Putri, dan Dua ulama. (Z-6)
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (PT DAK) dan PT PAL Indonesia melakukan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA).
PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT PAL Indonesia siap berkolaborasi untuk memajukan industri maritim nasional sekaligus mendukung rencana penguatan armada.
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) Qatar Barzan Holdings menyebut keamanan maritim menjadi salah satu area utama bagi Qatar dan Indonesia untuk berkolaborasi.
PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menanggapi pengembangan ekonomi berbasis maritim di Riau.
Dengan lebih dari 17.000 pulau, perairan yang dapat dilayari sepanjang tahun, serta kekayaan budaya dan alam yang beragam, Indonesia menawarkan pengalaman pelayaran yang tak tertandingi.
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Maka dari itu, ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved