Backlog masih Tinggi Rumah MBR Dipercepat

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mendesak percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengingat backlog perumahan yang disebabkan oleh kesenjangan pasokan dan kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi.

"Backlog atau kekurangan pasokan rumah saat ini masih cukup tinggi, yaitu diperkirakan sebesar 11,04 juta unit. Dengan demikian, pembangunan perumahan MBR ini menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya," kata Wapres Ma'ruf di penghujung November lalu, saat membuka Seminar dan Sarasehan Nasional Himpunan Pengembang Nusantara secara daring dari Jakarta.

Backlog menjadi salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia, seperti tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Untuk memenuhi kebutuhan rumah, pemerintah membuat program Satu Juta Rumah yang sebagian besar di antaranya ditujukan bagi MBR.

"Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2015, program Satu Juta Rumah telah terealisasi sebanyak 4,8 juta unit pada 2019, dan lebih dari 70% dari jumlah tersebut dinikmati oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR," kata Wapres.

Meski jumlah rumah itu bertambah, angka tersebut masih belum dapat menghilangkan backlog perumahan di Indonesia.

Karena itu, untuk mendukung penyediaan rumah bagi MBR, pemerintah menyediakan berbagai skema bantuan pembiayaan, antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahaan (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), subsidi bantuan uang muka (SBUM), dan bantuan pembiayaan perumahaan berbasis tabungan (BP2BT).

"Selain keempat skema tersebut, terdapat juga alokasi belanja kementerian/lembaga di Kementerian PU-Pera untuk membangun fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) sehingga harga rumah yang dibayar oleh MBR tidak meningkat untuk membiayai fasum dan fasos," katanya.

Dari berbagai skema bantuan pembiayaan tersebut, Wapres mengatakan hanya FLPP yang telah menunjukkan realisasi yang baik, yakni di atas 80% atau Rp8,9 triliun dari total anggaran Rp11 triliun.

Adapun skema pembiayaan yang capaiannya masih rendah ialah SSB (realisasi Rp788 miliar dari Rp4,9 triliun), SBUM (realisasi Rp90 miliar dari Rp1,6 triliun untuk 4 juta penerima), serta BP2BT (realisasi Rp380 miliar dari Rp8,3 triliun).

Untuk tahun 2021, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan perumahan sebesar Rp30 triliun dengan perincian bantuan pembiayaan untuk SBB sebesar Rp5,9 triliun, SBUM sebesar Rp630 miliar, pembiayaan dari kementerian/lembaga sebanyak Rp6,7 triliun, serta FLPP sebesar Rp16,6 triliun untuk 157.500 unit rumah.

"Pemerintah akan terus memberi dukungan sebagai ikhtiar dalam upaya untuk mengurangi backlog perumahan di masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup rakyat," ujarnya.

Peran pengembang dan bank

Di lain kesempatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mendorong peran pengembang dan bank pelaksana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dalam mengatasi backlog perumahan.

"Penyediaan perumahan tidak hanya mengandalkan APBN, di sini peran dari pengembang dan bank pelaksana. Kami mengharapkan para pengembang mulai melirik ke harga hunian yang terjangkau sehingga backlog dapat terpenuhi," ujar Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PU-Pera M Hidayat dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, Hidayat berharap para pengembang dapat lebih kreatif dalam membangun rumah karena rumah tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga tempat berkegiatan sehari-hari di masa pandemi covid-19 saat ini.

Pembangunan perumahan juga dinilai tidak hanya membangkitkan ekonomi, tapi juga dapat menciptakan efek berantai karena lebih dari 140 usaha bisnis dapat terdorong secara ekonomi.

Saat ini Kementerian PU-Pera telah menerapkan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi dalam memberi layanan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Terhitung per Selasa (24/11), jumlah anggota masyarakat yang mengakses aplikasi Sistem Informasi KPR Sejahtera atau SiKasep sudah mencapai 254.844 calon debitur.

Kemudian sebanyak 106.355 calon debitur sudah dinyatakan lolos subsidi checking dan 7.243 calon debitur sudah dalam proses verifikasi bank pelaksana.

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat FLPP telah disalurkan sebanyak 103.272 unit senilai Rp10,58 triliun. Dengan demikian, total penyaluran dana FLPP dari 2010 hingga 2020 sebanyak 758.874 unit senilai Rp54,95 triliun. (Ant/E-2)