Efisiensi Harus Tepat Sasaran, Salah Pangkas Bisa Tekan Pertumbuhan

KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah memang menjadi kebutuhan mendesak. Namun pelaksanaannya harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. 

Menurutnya, urgensi efisiensi anggaran dalam kondisi saat ini memang tinggi, tetapi harus dipahami sebagai perbaikan kualitas belanja, bukan sekadar pengurangan nominal. Di tengah tekanan global, keterbatasan ruang fiskal, dan kebutuhan menjaga defisit tetap terkendali, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah belanja memiliki multiplier yang optimal. 

Efisiensi menjadi relevan untuk mengurangi inefisiensi struktural seperti belanja administratif dan seremonial sekaligus mengalihkan anggaran ke sektor produktif seperti infrastruktur, pangan, kesehatan, dan dukungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Baca juga : Work From Home Dinilai Efektif Tekan Konsumsi BBM, Namun belum Cukup Jaga Defisit

"Namun, risiko terhadap pertumbuhan akan muncul jika efisiensi dilakukan secara terlalu agresif dan tidak selektif. Oleh karena itu, harus tepat sasaran," ujar Rizal kepada Media Indonesia, Minggu (29/3).

Ia berpandangan pemangkasan belanja pemerintah di tengah lemahnya permintaan domestik dan transmisi kredit yang belum kuat dapat menahan konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. 

Dalam kerangka makro, belanja pemerintah adalah salah satu penopang utama permintaan agregat, sehingga kontraksi belanja berpotensi menurunkan pertumbuhan dalam jangka pendek. 

Baca juga : Bukan Hanya WFH, Realokasi Anggaran Juga Diperlukan untuk Hadapi Krisis Energi

"Karena itu, garis kebijakan harus jelas yakni pangkas belanja yang low impact atau berdampak minim, tetapi pertahankan bahkan perkuat belanja high impact," terang Rizal.

Kebijakan WFH

Selain upaya efisiensi, pemerintah tengah menggodok aturan work from home atau bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu demi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Rizal menilai dampak kebijakan tersebut terhadap produktivitas ekonomi nasional bersifat heterogen. 

Pada sektor yang berbasis pengetahuan dan digital, WFH dapat meningkatkan efisiensi melalui pengurangan waktu komuter, fleksibilitas kerja, dan biaya operasional yang lebih rendah. Namun, dalam jangka panjang, produktivitas bisa tertekan jika kolaborasi, inovasi, dan kontrol kerja menurun.

"Ini terutama jika diterapkan secara penuh tanpa mekanisme hibrid," katanya.

Dari sisi sektoral, WFH cenderung menguntungkan sektor jasa modern seperti keuangan, teknologi informasi, konsultansi, dan layanan profesional yang dapat didigitalisasi. Sebaliknya, sektor yang bergantung pada mobilitas fisik seperti sektor transportasi, ritel offline, food and beverage di kawasan perkantoran, serta hospitality yang akan terdampak negatif karena penurunan aktivitas dan konsumsi harian. 

"Artinya, kebijakan WFH sebaiknya diterapkan secara selektif dan berbasis sektor, agar manfaat efisiensi tidak mengorbankan dinamika ekonomi riil," pungkas Rizal.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berpendapat  penerapan WFH satu hari dalam sepekan tidak dapat diberlakukan secara serentak di seluruh sektor. Menurutnya, sejumlah sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan berbasis operasional lapangan tetap sangat bergantung pada kehadiran fisik tenaga kerja agar proses produksi dan distribusi berjalan optimal.

Pemerintah sendiri berencana menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan usai Lebaran sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran di tengah dampak konflik Timur Tengah. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta.

"Jika wacana WFH ini diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor," ujar Shinta kepada Media Indonesia, Senin (23/3).

Ia menjelaskan, banyak sektor riil tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik. Meski demikian, terdapat pula sektor yang dinilai lebih fleksibel dalam menerapkan WFH, seperti teknologi informasi hingga profesi kreatif. 

Karena itu, menurut Shinta, selain melihat dari sisi sektor, penerapan WFH juga perlu mempertimbangkan jenis aktivitas dan pekerjaan apakah memungkinkan dilakukan secara jarak jauh.

Lebih lanjut, dunia usaha memandang pengaturan pola kerja semestinya diserahkan pada kebijakan internal masing-masing perusahaan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektor. Apindo juga menilai penting adanya kajian yang lebih mendalam serta ruang diskusi dengan pelaku usaha sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

"Ini agar tidak menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak," kata Shinta. (H-2)