Sampah Plastik Jadi Cicilan, Program KPR BTN yang Mengubah Cara Bayar Rumah

PAGI itu, Siti Aisyah, 34, berdiri di teras rumah mungilnya di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi. Di sampingnya, dua karung besar berisi botol plastik dan kemasan deterjen yang sudah dicuci bersih. 

Tangannya cekatan merapikan tutup botol yang terlepas. Ia tersenyum ketika petugas pengumpulan datang menimbang hasil tabungannya, bukan tabungan uang, melainkan tabungan sampah.

“Lumayan, Mbak. Bulan ini bisa nambah buat cicilan,” katanya pelan, pada Media Indonesia, beberapa waktu lalu.

Baca juga : Pembiayaan Rumah Rendah Emisi Diperluas

Aisyah bukan pengepul. Ia ibu rumah tangga dengan dua anak yang suaminya bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel di Kota Bekasi. 

Sejak dua tahun lalu, mereka menjadi debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Tabungan Negara (BTN). Cicilan rumah menjadi prioritas utama dalam pengeluaran bulanan keluarga.

Namun kini, ada cara berbeda yang membantu mereka menjaga ritme pembayaran.

Baca juga : Didukung Investor Qatar, Kampung Bandan Jadi Lokasi Awal Pengembangan Hunian Vertikal Terjangkau

Di kawasan itu, sampah plastik tidak lagi berakhir di tempat pembuangan semata. Melalui program penukaran sampah menjadi kredit pembayaran KPR, warga bisa menyetorkan limbah rumah tangga tertentu dan memperoleh poin yang langsung dikonversi menjadi saldo di rekening mereka.

Setiap kali Aisyah menyetor sampah, ia menunjukkan ID khusus yang terdaftar sebagai debitur. Petugas mencatat berat dan jenis sampah, lalu nilai konversinya masuk ke sistem. Dalam sebulan, ia bisa memperoleh tambahan sekitar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu.

“Kalau lagi rajin kumpulin, bisa lebih,” ujarnya.

Bagi sebagian orang, angka itu mungkin tidak besar. Tetapi bagi keluarga seperti Siti, tambahan tersebut cukup membantu meringankan beban cicilan.

“Sekarang anak saya kalau habis minum botol plastik, enggak langsung buang. Katanya, ‘Ini buat bayar rumah, Bu’,” tutur Siti sambil tertawa.

Suami Aisyah, Ardi, 38, mengaku awalnya skeptis. Namun akhirnya ia ikut membantu sang istri. 

“Saya kira ribet. Tapi ternyata gampang. Tinggal pilah dan kumpulin. Daripada dibuang, mending jadi duit,” kata dia.

Program Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu yang dilakukan warga Mutiara Gading City tidak muncul begitu saja. Warga terlebih dahulu mengikuti sosialisasi yang digagas salah satu bank penyalur KPR terbesar di tanah air, Bank Tabungan Negara (BTN).

Mereka diberi pemahaman tentang jenis sampah yang diterima, cara membersihkan agar tidak menimbulkan bau, hingga mekanisme penukaran.

BTN dan Ekosistem yang Terhubung

_{Program tukar sampah jadi tabungan angsuran KPR di Mutiara Gading City, Kabupaten Bekasi.}

Di balik praktik sederhana di tingkat warga, terdapat desain ekosistem yang lebih besar.

BTN tidak menjalankan program ini sendirian. Developer kawasan, mitra pengelola sampah, dan sistem perbankan terintegrasi dalam satu mekanisme.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo, menjelaskan bahwa kolaborasi menjadi fondasi utama.

“Yang penting itu kolaborasi. Tidak bisa sepihak. Developer harus terlibat karena lokasinya di kawasan mereka,” ujar Setiyo.

Ia menjelaskan, BTN berperan sebagai penghubung, mempertemukan pengembang dengan mitra waste management. BTN juga memastikan sistem konversi nilai sampah dapat langsung terhubung ke rekening debitur.

Setiap debitur memiliki ID terdaftar. Ketika sampah disetor dan ditimbang, kata Setiyo, nilai ekonominya dikonversi menjadi poin atau kredit yang otomatis masuk ke rekening KPR. Sistem ini membuat proses lebih transparan dan akuntabel.

“Rata-rata debitur memperoleh tambahan Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per bulan, dengan setoran sekitar 50 kilogram sampah. Dalam beberapa kasus, nilai bisa mencapai Rp200 ribu, tergantung jenis dan jumlah sampah,” jelas dia.

Jika dibandingkan dengan cicilan rumah subsidi, kontribusi tersebut cukup signifikan dalam membantu menjaga kelancaran pembayaran.

Program Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu ini, yang mendukung pengelolaan sampah secara inovatif, juga sejalan dengan agenda rumah rendah emisi yang digagas BTN. Tujuannya adalah untuk menciptakan hunian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Indikator Program	Keterangan
Nama Program	Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu
Manfaat Finansial	Potongan angsuran 10% - 15% per bulan
Estimasi Pendapatan	Rp100.000 - Rp200.000 per bulan
Target Ekspansi	100 titik di Pulau Jawa hingga akhir 2026
Fokus Utama	Keberlanjutan Lingkungan (ESG) & Kesehatan Finansial

CEO dan Pemilik ISPI Group, Preadi Ekarto, yang mengembangkan Perumahan Mutiara Gading City di Bekasi, menyatakan bahwa ISPI Group adalah salah satu pengembang yang terlibat dalam program ini sejak dimulai pada November 2025.

“Kami di ISPI Group selalu mendukung program rumah dengan emisi rendah ini. Masih banyak lahan yang dapat dikembangkan untuk rumah dengan emisi rendah,” kata Preadi.

Ratu Belanda, Queen Maxima, yang menjabat sebagai Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA) turut mengapresiasi program ini. 

Pada kunjungannya ke Indonesia pada November 2025 lalu, ia menyempatkan diri untuk melihat langsung program ini dan bertemu dengan nasabah KPR BTN.

“Program 'Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu' merupakan bukti nyata bagaimana sebuah inovasi sederhana dapat memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat,” kata Ratu Maxima.

Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu, menegaskan bahwa program Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu yang digagas BTN mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Program ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG). 

Program yang mengubah sampah rumah tangga menjadi tabungan untuk mengurangi angsuran KPR telah menjadi sorotan, terutama setelah mendapat apresiasi dari Ratu Belanda, Queen Maxima.

Nixon menjelaskan bahwa pada tahun kedua implementasinya, program ini terus mendorong pengelolaan sampah dengan cara yang bermanfaat bagi masyarakat. 

"Pada sisi ESG, ini adalah tahun kedua kami sangat aktif mendorong proyek ESG, di mana sampah rumah tangga dikumpulkan, diubah menjadi uang, dan kemudian disimpan dalam tabungan untuk mengurangi angsuran, yang dapat mencapai 10%-15%per bulan. Ini sekaligus mendukung upaya negara, bumi, dan lingkungan untuk lebih bersih dan hijau," ujarnya.

Menurut Nixon, program ini tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi nasabah, tetapi juga mengubah perspektif masyarakat tentang sampah yang sering dianggap sebagai beban.

"Sampah yang selama ini dianggap beban ternyata memiliki nilai ekonomi. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan diubah menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka," tambah dia.

Nixon menambahkan, BTN juga berkomitmen untuk meningkatkan akses pembiayaan rumah yang ramah lingkungan. Secara bertahap, BTN akan membangun 150.000 rumah dengan 30% material ramah lingkungan yang dibiayai hingga 2029. 

“Dengan adanya proyek rumah rendah emisi ini, BTN berharap dapat mendukung perkembangan ekonomi hijau serta akselerasi penanganan sampah di Indonesia,” kata dia.

Program ini telah diterapkan di berbagai lokasi. BTN menargetkan untuk memperluas implementasi program ini ke 100 titik di Pulau Jawa hingga akhir 2026. Sebagai bagian dari komitmen sosialnya, BTN juga mengedepankan rumah rendah emisi yang dapat membantu masyarakat memiliki rumah dengan biaya yang lebih terjangkau.

Sesuai dengan Kerangka Kerja ESG BTN untuk periode 2023-2028, BTN telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk menjadi pelopor ESG di sektor perbankan Indonesia. 

Salah satunya adalah program Rumah Rendah Emisi yang diluncurkan pada 2024, bekerja sama dengan mitra pengembang dan produsen material bangunan ramah lingkungan (eco-friendly).

Dukungan Pemerintah

Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pembangunan rumah dengan emisi rendah dalam program 3 juta rumah.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi plastik, yang telah mendapat apresiasi internasional.

"Saya rasa perlu juga bagaimana tiga juta rumah ini dibuat seramah mungkin terhadap lingkungan, memanfaatkan sampah plastik dan juga menurunkan emisi," ujarnya.

Diaz menyebutkan bahwa kementeriannya mendukung penuh program 3 juta rumah. 

Dukungan ini termasuk mempermudah proses Persetujuan Lingkungan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah 5 hektar, yang bisa mengurus izin UKL-UPL tanpa biaya dan secara otomatis melalui sistem Amdalnet.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyebutkan bahwa masalah kekurangan rumah untuk masyarakat merupakan tantangan besar. Fahri menegaskan bahwa program 3 juta rumah ini bukan untuk bersaing dengan kontraktor dan pengembang, melainkan untuk berperan sebagai regulator yang baik. (Z-10)